Terlambat, Pengurusan Akte Kelahiran Harus Lampirkan Bukti Pengadilan

BENGKAYANG. Bagi jabang bayi yang baru lahir dan anak di Kabupaten Bengkayang hendaknya cepat-cepat mengurus Akte Kelahiran di kantor Dispenduk Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) setempat. Dalam waktu dekat, Dinas ini akan menerapkan aturan melewati batas dua bulan sejak kelahiran tidak diurus Akte tersebut, maka harus melampirkan bukti dari Pengadilan setempat. Untuk tahun 2010 ada toleransi satu tahun sebelum akhirnya aturan ini diberlakukan secara efektif. Kepala Desa Lamolda Kecamatan Lumar, Gregorius Muksin mengtakan, mendekati akhir tahun 2010 ini dan seiring dengan batas akhir toleransi pembuatan akta kelahiran, anyak warganya yang secara spontanitas menitipkan kpada dirinya untuk membuat akta kelahiran, baik itu akta pokok maupun dispensasi. “Untuk memaksimalkan pelayanan saya sampai lembur hingga larut malam untuk mengerjakannya untuk segera selesai, karena apabila tidak segera dibuat akta kelahiran warga yang ingin membuat akta lahir melalui persidangan dan membayar dengan biaya yang cukup besar,” terang Muksin di temui di Kantor Camat Lumar, Kamis (30/12). Muksin sangat senang dengan warganya yang sadar akan pentingnya melengkapi administrasi kependudukan. Ini menandakan masyarakat sudah dewasa dan mulai mengerti akan pentingnya identitas diri. Sementara itu, Sunardi Kepala Desa Belimbing Kecamatan Lumar mengungkapkan, dirinya untuk mengingatkan warga akan pentingnya memuat identitas kependudukan dan akta lahir melalui gereja, masjid, pertemuan-pertemua desa, dan di warung kopi. “Saya selalu berpesan kepada masyarakat untuk segera membuat akta kelahiran baik pokok dan dispensasi, tetapi warga banyak yang membandel dan seakan tidak percaya 31 Desember 2010 batas terakhir dibuat langsung ke Disdukcapil tanpa melalui pengadilan,” keluh SUnardi ditemui diruang kerjanya di Dusun Sempayuk Desa Belimbing, kemarin. Sunardi menceritakan, melihat gelagat warganya seakan tidak percaya 31 Desember 2010 batas terakhir pembuatan akta kelahiran tersebut, dirinya berinisiatif meminta bantuan kepada pendeta, tokoh adat, masyarakat, agama setempat untuk sering mengingatkan masyarakat untuk segera membuat akta lahir. “Ada beberapa masyrakt yang ingin segera membuat akta kelahiran terlambat tetapi banyak yang tidak lengkap, dan belum di foto copy, sehingga sayatalangi dulu, dan parahnya, setelah akta lahir sudah jadi, tidak sedikit warganya yang belum mengambil sehingga menumpuk diruang kerjanya,” ungkapnya. Ditambahkan oleh Kepala Dispenduk CapilKab Bengkayang, Drs Lorensius, Akta Kelahiran sangat penting untuk dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu, dia menghimbau agar agar masyarakat mengurus akta kelahiran untuk putra putrinya tepat waktu. Akta kelahiran gratis jika diurus maksimal dua bulan setelah kelahiran. Jika pelaporan kelahiran guna mengurus Akta Kelahiran terlambat, maka akan dikenakan denda. Masuk katagori terlambat jika lebih dari dua bulan pasca kelahiran, tidak dilaporkan kepada Dispenduk. “Meski begitukami masih melayani keterlambatan. Keterlambatan pelaporan data kelahiran hingga akhir tahun 2010. Jika melewati tahun 2010, maka pengurusan akta kelahiran harus harus mendapatkan penetapan dari pihak pengadilan terlebih dahulu sebelum diproses Disdukcapil,” tegas Lorensius. (cah)

Lima Tahun Kedepan, Pembangunan Asrama Mahasiswa Bengkayang Terealisasi

BENGKAYANG. Sejak Jacobus Luna masih menjabat sebagai Bupati Bengkayang hingga ia lengser dan di gantikan oleh Suryadman Gidot, asrama mahasiswa asal Kabupaten Bengkayang yang ada di Pontianak hanya sekedar wacana. Lima Tahun Kedepan, pembangunan asrama mahasiswa Bengkayang terealisasi Wakil Bupati Bengkayang Agustinus Naon S Sos mengatakan, asrama mahasiswa Kaupaten Bengkayang yang berada di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Ceria III Kabupaten Kubu Raya tepatnya di samping Polda Kalbar sudah tidak layak huni dan ini menjadi target utama kita. “Kita jangan dulu memikirkan untuk bagun asrama disetiap SMA dan SMP yang ada Bumi Sebalo, karena yang terutama dipikirkan kedepannya ialah membangun asrama mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Pontianak,” tegas Mantan Kepala KD Kaupaten Bengkayang diruang kerjanya, belum lama ini. Naon menjelaskan, apabila asrama yang ada di Pontianak sudah rampung, baru kita bangun asrama disetiap SMP dan SMA di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten yang kita cintai ini. Hal ini dikarenakan, terbentur oleh anggaran yang dimiliki oleh Bumi Sebalo. “Minimal, target yang ingin kita capai lima tahun kedepan asrama mahasiswa dan mahasiswi harus jadi. Kasihan dengan generasi penerus kita yang sedang menuntut ilmu di ibu kota provinsi, banyak yang indekos padahal banyak orang tuanya yang tidak mampu untuk menguliahkan anaknya, tetapi demi pendidikan anaknya rela banting tulang,” tegas Naon. Ia mengungkapkan, kebanyakan orang tua mahasiswa yang menguliahkan anaknya di Pontianak rata-rata bermata pencaharian petani. Sedangkan asrama yang ada disana tidak cukup untuk menampung semuanya, sehingga banyak yang indekos walaupun memaksakan diri. Naon merincikan, tanah yang ada sekarang terutama di Pontianak sangat mahal sekali, belum lagi biaya untuk pembangunannya. Berhubung anggaran yang ada sangat terbatas, kita sedikit-demi sedikit merelasiasikannya. Sementara itu, Hendro Kamseno Ketua IMKB (Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang) mengatakan, sangat merespon adanya niat dari Pemda Bumi Sebalo untuk segera membangun asrama mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Pontianak. “Penghuni yang ada di asbeng (sebutan asrama mahasiswa Bengkayang) jumlahnya tidak mencapai 30 orang, karena tidak cukup untuk menampung mahasiswa Bumi Sebalo semuanya. Bangunan yang ada merupakan bekas rumah pribadi tetapi dimodivikasi menjadi arama,” terang Hendro Alumnus SMA Negeri 1 Ledo ditemui di Kantor Bupati Bengkayang, Kamis (30/12). Mahasiswa Fisipol Untan ini menerangkan, wacana pembangunan asrama ini sudah di enduskan oleh Bupati Bengkayang periode 1999-2010 Drs Jacobus Luna MSi, tetapi sangat disayangkan hingga sekarang masih belum terealisasikan. Parahnya, lahan milik Pemda Bengkayang yang ada di Sepakat II di Belakang Untan banyak mahasiswa asal Bumi Sebalo belum mengetahui secara pasti dimana keberadaannnya dan luasnya juga tidak diketahui berapa luas lahan tersebut. Hendro berargumen, apabila Pemda Bumi Sebalo kekurangan anggaran atau tidak memiliki anggaran untuk pembangunan asrama mahasiswa yang ada di Pontianak, untuk apa menjadi kabupaten. Karena untuk menjadi sebuah kabupaten ada beberapa criteria yang wajib dan harus ada. (cah)

Respon Multiyear Segera Terealisasikan

Bengkayang. walaupun Partai Golkar tidaks etuju dengan multiyear jalan provinsi dari Ledo-Subah-Sambas, tetapi masyarakat yang ada di lapangan sangats etuju dengan adanya proyek multiyear, salah satunya Camat Ledo. ia sangat mendukung proyek multiyear segera terealsiasikan demi keamanan, kenyamanan, dan mudahnya akses allaulintas keluar masuk baik kegunaan untuk warga sekitar maupun untuk dua kabupaten. Idrus Camat Ledo mengatakan, jalan provinsi yang ada di wilayah kerjanya saat ini memang rusak berat, tetapi 2011 akan diperbaiki oleh pemerintah provinsi melalui multiyear. selaku pemerintah di tingkat kecamatan kami sangat merespon dengan baik. "Jalan provinsi Ledo-Subah-Sambas cepat rusak karena banyak angkutan buah sawit di luar Kecamatan Ledo masuk melalui jalan ini menuju ke PT MISP, sehingga jalan cepat rusak. apabila mobil truck yang tidak membawa tandan buah sawit melalui jalan ini, saya yakin tidak cepat rusak," tegas Idrus ditemui diruang kerjanya, Rabu (29/12). idrus menjelaskan, setiap hari berpuluh-puluh truck melalui Jalan Provinsi ini membawa tandan sawit, sedangkan ketahanan jalan tidak sesuai dengan beban yang dibawa angkutan tersebut. makanya jalan disini tidak dapat bertahan dengan lama. truck yang membawa tandan buah sawit banyak berasal dari luar wilyah kerjanya seperti Kecamatan Jagoi Babang, Seluas, Sangggau Ledo, dan Lumar. karena banyak masyarakat yang menanam sendiri sawitnya. dan ada juga perusahaan sawit yang menjaul buah tandan ke PT MISP melalui jalur sini. karena jalan ini merupakan satu-satunya akses yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat menuju PT MISP dari Jalur sutra. ia mengungkapkan, kasihan dengan masyarakatnya yang setiap hari apabila musim penghujan menghadapi jalan rusak berat dan dan badan jalan dipenuhi genangan air bercampur lumpur. sedangkan musim kemarau, warganya menghadapi debu yang mengganggu pemandangan saat berkendaraan. "Tak jarang pengendara kendaraan roda dua atau empat mengeluh dengan situasi jalan seperti ini. Kami berharap, ada kebijakan dari pemerintah provinsi mengenai hal ini terutama dalam hal pemeliharaannya kelak setelah jalan telah baik diperbaiki melalui proyek multiyear ini," harapnya. idrus melanjutkan, parit atau drainase untuk pembuangan air saat hujan pun tidak ada pada jalan provinsi ini. ini juga harus dipertimbangkan untuk di buat parit atau drainase sehingga jalan yang mengeluarkan dana besar tidak digenai oleh air saat hujan tiba. karena kita ketahui bersama, faktor lain terjadinya percepatan rusaknya jalan juga dipengaruhi oleh genangan air. (cah)

Pemerintah dan Masyarakat Mesti Tanamkan Sikap Disiplin

Menjalankan roda pemerintahan di daerah guna mencapai sebuah keberhasilan bagi seluruh masyarakatnya tak semudah membalikkan telapak tangan. Melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA) bukan sebuah jaminan suatu daerah dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot SPd mengatakan, perlu dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Memadai dalam arti bukan dilihat dari kapasitas semata akan tetapi juga dilihat kemampuan SDM tersebut untuk membangun daerah dengan kerja keras dan semangat kerja yang tinggi serta profesional. "Untuk mencapai keberhasilan tersebut, perlu dukungan dari semua pihak, baik unsur pemerintah maupun masyarakat," ungkap Wakil Bupati Bengkayang 2005-2010, ketika wartawan ini mengunjungi kediamannya belum lama ini. Menurut orang nomor satu di Bumi Sebalo ini, kedua unsur yang dimaksud harus mampu menanamkan sikap kedisiplinan pada diri mereka. Sebab kedisiplinan merupakan kunci yang paling penting guna mencapai keberhasilan dalam sistem pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan, apabila sikap tersebut dapat ditanamkan, hal yang akan diperoleh adalah terciptanya pelayanan publik yang baik, minimnya kesalahan-kesalahan kerja, manejemen yang teratur dll. Sementara bagi masyarakat, sikap tersebut akan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki kreativitas tinggi. "Bengkayang tidak akan maju bila sikap dan nilai positif seperti kedisiplinan tak dimiliki oleh seluruh unsur didaerah ini," tandasnya.(cah)

Natal Momen Intropeksi Diri

BENGKAYANG. Komitmen untuk mewujudkan kemandirian masyarakat Bumi Sebalo dengan semangat natal ini sebagai momentum untuk intropeksi diri sekaligus menguatkan kemitraan untuk kemajuan kabupaten yang kita cintai ini. Suryadman Gidot SPd Bupati Bengkayang mengatakan, dalam suasana Natal ini hendaknya kita memahami arti penting kelahiran Yesus Kristus yang secara prinsip mengajarkan kepada umatmanusia tentang kesederhanaan, perbaikan, perhatian terhadap kaum lemah dan cinta kasih sesama umat. “Nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Yesus Kristus tersebut, seperti juga nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai ajaran agama lainnya merupakan pembimbing moral kehidupan umat pemeluknya danbagi umat manusia,” terang Gidot di temui di kediamannya di Jalan Sanggau Ledo, Sabtu (25/12). Gidot menjelaskan, nilai-nilai tersebut hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dalam perkembanganmasyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia saat ini, telah banyak terjadi pergeseran dari nilai-nilai ajaran agama. Di berbagai belahan bumi di dunia, serta beberapa daerah di Tanah Air tercinta akhir-akhir ini telah terjadi berbagai gejolak, konflik,krisis, pertikaian antar etnis dan pemeluk agama serta pelanggaran terhadap hak azasi manusia yang sangat merugikan dan memperkecil harkat dan martabat kemanusiaan yang selama ini diajarkan dalam setiap agama bagi pemeluknya. Melalui semangat Natal Tahun 2010 dan Tahun Baru 2011 ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dalammembangun kebersamaan, saling pengertian, hidup secara harmonis dan untuk peningkatan kualitas kehidupan umat di masa yang akan datang. hikmah dan makna Natal akan lebih mencerahkan kita danmewarnai sikap kita dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Dengan semakin meningkatnya usia Kabupaten Bengkayang, momen Natal dan tahun baru dapat meningkatkan peranan masing-masing untuk mengembangkan diri baik itu ditingkat masyarakat, kabupaten, dan provinsi. “Jadilah sebagai momen intropeksi diri untuk berbuat kepada orang banyak. Mari bersama-sama meneguhkan komitmen untuk Bumi Sebalo dan terwujudnya visi pemda yang akhirnya tercipta masyarakat yang sejahtera,” ajak Wakil Bupati Bengkayang 2005-2010 ini. Namun, semuanya tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan disiplin, karena disiplin merupakan kunci keberhasilan dalam organsiasi di kabupaten. Tanpa itu semua, sulit untuk mewujudkan cita-cita kita semua untuk mewujudkan Kabupaten Bengkayang lebih maju dari kabupaten yang ada di Kalbar.. “Kita harus meningkatkan disiplin diri, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Natal hakekatnya bukan bicara materi, tetapi hati dan niat. Apabila tidak mampu merayakan natal, jangan memaksakan diri. Yang mampu jangan berlebihan dan yang tidak mampu jangan dipaksakan. Karena memaknai natal lebih penting, jangan terlalu berlebihan tetapi sederhana saja,” saran Suami Femi Oktaviani Gidot ini. Ia mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Bumi Sebalo untuk dapat bertandan ke kediamannya di Jalan Sanggau Ledo pada tanggal 25 dan 27 Desember 2010. Dari Pukul 09.00-19.00 WIB. Apabila warga ada waktu silakan datang, setiap tahun akan diadakan open house dirumahnya untuk slaing silahturami. (cah)

Tamu Keluhkan Pelayanan Mess Pemda Bengkayang

BENGKAYANG. Sejak 2004 lalu, mess Pemda Bengkayang sudah berdiri, pergantian pucuk pimpinan pun silih berganti sampai saat ini. Namun, pelayanan masih berjalan ditempat. Banyak para tamu yang menginap di sana yang mengeluh terhadap pelayanan yang kurang memuaskan. Yanto, warga Kecamatan Ledo megatakan, dengan adanya mess Pemda Bengkayang yang ada di Jalan Perdana Pontianak membuat seluruh elemen masyarakat saat berada di ibu kota provinsi dapat menginap disana, walaupun harganya tergolong mahal dibandingkan menginap ditempat lain. Kami sebagai warga Kabupaten Bengkayang lebih memilih menginap di mess, apabila penuh baru mencari tempat penginapan yang lainnya. Kamar yang tersedia disana terbatas, walaupun pelayanannya tidak memuaskan, tetapi sebagai pilihan utama apabila ke Pontianak, ungkap yanto ditemui di Jalan Jerendeng AR, Bengkayang Senin (25/10). Yanto berharap, pemda Bengkayang pada umumnya, dan pihak pengelola pada khususnya secepatnya untuk meningkatkan pelayanan bagi para tamu yang menginap disana. Karena itu akan mempengaruhi imej Bumi Sebalo di Pontianak. Apabila pelayanannya kurang memuaskan, nama baik kabupaten kita yang akan tercemar. Ada beberapa item pelayanan di Mess Pemda Bengkayang dirasakan kurang, seperti tidak disediakannya air minum dan gelas di dalam kamar, susahnya mencari makanan bagi tamu yang tidak membawa kendaraan pribadi baik roda dua maupun empat. Ia mengakui, semalam menginap di mess Pemda Bengkayang dikenai biaya 100 ribu rupiah semalam. Untuk pemesanan kamar memang dapat melalui telepon, tetapi biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pelayanan yang memuaskan. Pemkab Bumi Sebalo segera melakukan evaluasi dini. Bila perlu, membuat voting via sms atau melalui web site resmi kabupaten ini. Dimana isinya mempertanyakan kepada para tamu dalam pelayanan yang dilakukan pihak pengelola mess Pemda Bengkayang baik yang ada di Pontianak maupun di dalam kota Bengkayang, harap Yanto. Hal ini perlu dilakukan, karena untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan oleh pengelola saat ini memuaskan atau tidak. Sekaligus melakukan evaluasi terhadap PNS dan tenaga honorer yang ada disana. (cah)

HUT DWP XI, Anggota Bekerja Sesuai Dengan Tupoksi Dan Profesional

BENGKAYANG. Tidak terasa sudah 11 tahun usia DWP Kabupaten Bengkayang. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan organisasi istri PNS ini untuk para anggotanya. Menyongsing usia yang makin bertambah, kegiatan nyata DWP dapat menyentuh ke golongan bawah baru beranjak ke atas. Anggota DWP Kabupaten Bengkayang bekerja sesuai dengan tupoksi dan profesional. Dra Anastasia Maria Anyim, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bengkayang mengatakan, hari ini (besok, Red) tepatnya 13 Desember DWP Bumi Sebalo merayakan ulang tahun yang ke 11. Untuk tahun ini tema yang diambil ialah Dharma Wanita Persatuan bersinergi dengan mitra kerja menjadi inspirasi pembaharuan. “Kedepan, kegiatan nyata DWP dapat menyentuh ke golongan bawah baru beranjak ke atas. Kita utamakan untuk meningkatkan kesejahteraan istri PNS yang golongan rendah seperti satu dan dua. Karena golongan III sudah pasti mampu dan tidak dibantu masih bisa sejahtera,” terang Maria yang juga Kepala Kantor Perpusda Bengkayang di Aula III Lantai V Kantor Bupati Bnegkayang, Senin (13/12). Istri Drs Kristianus Anyim Msi menjelaskan, selama ini kegiatan nyata dilapangan yang dilakukan oleh DWP ialah membantu anggota yang sakit dan anak-anaknya yang kurang mampu dari orangtuanya yang PNS untuk menyekolahkan kejenjang perguruan tinggi dan diberikan beasiswa dan disekolahkan Pemda Bumi Sebalo. Karena kami bekerjasama dengan pemkab. Selama 2010 ini, sudah empat orang anggota yang dibantu, yakni masing-masing dua orang dari Kecamatan Seluas dan Jagoi Babang. 2011 mendatang, akan membnatu anggota DWP di tiga kecamatan, yakni Bengkayang, Monterado, dan Samalantan. Kami hanya membantu memberikan sembako dan uang tunai sealakadarnya. Bantuan yang kami berikan ini secara bergilir di setiap kecamatan. Kecamatan yang telah diberikan bantuan tidak akan mendapat bantuan lagi dari DWP. Sedangkan untuk 12 kecamatan lainnya agenda 2012 dan tahun berikutnya. “Anggota DWP Kabupaten Bengkayang lebih giat lagi fokus ke organsiasi sesuai dengan seksi-seksinya masing-masing. Bekerjalah sesuai dengan tupoksi dan profesional. Baik yang ada di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial,”sarannya. Ditambahkan Merry Sutahan Ketua Panitia HUT DWP Kabupaten Bengkayang ke-XI. Ia menjelaskan, sebanyak 262 undnagan disebarkan dan hanya kurang lebih 150 orang yang hadir. Memperingati ulang tahun organisasi kami, telah melakukan beberapa perlombaan seperti pidato dan buat nasi tumpeng dari tanggal 6-13 Desember 2010. “Rabu (8/12) lalu kami melakukan anjangsana ke Kecamatan Jagoi babang dan Seluas. Jumat (10/12), melaksanakan donor darah dan bekerjasama dengan Dinkes Bengkayang. Kamis (16/12) mendatang, bekerjasama dengan Dishutbung akan menyelenggarakan kegiatan tanam pohon mangrove di Karimunting Kecamatan Sungai raya Kepulauan,” beber Merry. (cah)

Sekolah Pedalaman Minim, Perkotaan Penumpukan Guru

BENGKAYANG. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tingkat SMP/MTs Bengkayang, Gustian Andiwinata SPd MM mengatakan, Pemda Bengkayang dalam hal ini Dinas Pendidikan diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijak terkait permasalahan pendidikan yang ada didaerah ini, terutamanya mengenai ketersediaan tenaga guru didaerah pedalaman. “Kondisi yang terjadi saat ini, masih banyak sekolah didaerah pedalaman maupun perbatasan yang kekurangan tenaga pengajar (guru), khususnya yang berstatus PNS. Dinas Pendidikan harus bijak melihat kondisi ketersediaan guru pada sekolah-sekolah yang berada didaerah pedalaman maupun perbatasan, dimana guru-guru yang berstatus PNS sangat minim,” terang Gustian kepada Equator dikediamannya di Dusun Pereges Desa Seluas, Sabtu (11/12). Padahal, untuk tingkat SMP, ketersediaan guru harus disesuaikan dengan bidang studi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Dari lima orang guru berstatus PNS ini, tiga diantaranya merupakan guru bidang studi Matematika, masing-masing seorang guru Bahasa Inggris dan IPS. Sementara bidang studi IPA dan Bahasa Indonesia yang turut di-UAN-kan tak dimiliki. “Kondisi ini ini tidak terlepas dari adanya penumpukkan guru (PNS) didaerah perkotaan. Menutupi saya melakukan kebijakan mengenai permasalahan guru pada sekolah yang dipimpin saya, dengan memberdayakan 11 tenaga guru honor masing-masing bidang studi dan dua orang tenaga Tata Usaha (TU) honorer. Dimana 13 tenaga honor tersebut pembiayaannya dibebankan pada dana BOS yang diperoleh sekolahnya,” tegas Kepsek SMP Negeri 3 Seluas ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siding Matius Van Basten SPd mengatakan, jumlah tenaga pengajar yang ada di tempat kerjaya sebanyak tujuh orang guru dan satu TU. Tiga PNS termasuk dirinya, dan empatnya tenaga honorer. “Setiap guru merangkap dua mata pelajaran, bahkan ada yang tiga. Adapun PNS yang ada hanya berlatar belakang guru Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Mau tidak mau, demi menjalankan tugas Negara dan mencukupi jumlah jam mengajar wajib bagi PNS sebanyak 24 jam dalam seminggu,” aku bapak satu anak ini ditemui di Jalan Sanggau Ledo, Minggu (12/12). Sementara itu, guru SMP Negeri Seluas yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, di sekolah ia bertugas terjadi kekurangan guru, sehingga mereka bermusyawarah untuk mengajar mata pelajaran yang bukan basicnya. “Hal ini kami lakukan demi kecerdasan peserta didik kami. Walaupun memperkosa otak untuk memahami mata pelajaran yang bukan basic, demi mengabdi kepada nusa dan bangsa kami rela,” tegas bapak berkulit sawo matang dan berambut ikal ini, kemarin. (cah)

Dekranasda Bengkayang Gelar Pasar Murah

BENGKAYANG. Menyambut hari raya umat kristiani di Kabupaten Bengkayang, beberapa instansi Pemda Bumi Sebalo melakukan kegiatan yang di fokuskan di Kecamatan Seluas. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bengkayang menggelar pasar murah. Kadis Perindag Kabupaten Bengkayang, M. Syarief Rahman mengatakan, menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru kali ini, Dekranasda Bengkayang bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bengkayang, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan mengadakan pasar murah di Kecamatan Seluas. "Pasar murah tersebut diadakan, Sabtu (11/12) ini dan dipusatkan di SMAN 1 Kecamatan Seluas. Pasar murah itu diselenggarakan sebagai salah satu upaya menanggulangi adanya kenaikan harga sembako menjelang hari raya tersebut. Disebutkannya, pada saat pasar Murah pihaknya akan membagikan 500 paket sembako dengan nilai Rp.110 ribu namun akan dijual dengan harga Rp.50 ribu.," terang Syarief kepada Equator di ruang kerjanya, Kamis (9/12). syarief menjelaskan, setiap paket berisi masing-masing lima kilogram beras, Mentega satu Kg, Gula Pasir dua Kg, Sirup Marjan satu botol dan susu satu Kaleng.Selain mengadakan pasar murah, pada kesempatan itu juga akan diadakan pengobatan gratis, sunatan massal dari Dinkes dan IDI, penyuluhan bagi anak usia sekolah oleh Dinsosnakertrans. Sedangkan, Dinas Pertanian akan memberikan bantuan bibitkepada masyarakat Kecamatan Seluas, dan makan telur di Seluas (Makluas) bersama akan digelar disana. Ia berharap dengan diadakan pasar murah dan kegiatan sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Terpisah, Syaiful, 29, Warga Dusun Pisang Desa Seluas menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bengkayang dengan diadakannya kegiatan ini. Ini merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat kurang mampu khususnya warga Kecamatan Seluas. “Alangkah baiknya, kegiatan ini selain diadakan di Seluas, juga di adakan di kecamatan lain, terutama daerah terisolir seperti Kecamatan Siding dan Lembah Bawang serta Suti Semarang. Dimana ketiga daerah ini akses jalannya masih belum memadai,” saran bapak berambut lurus dan bertahi lalat di kening di Jalan Sanggau Ledo, kemarin. (cah)

Bidai dan Nyobeng Dipatenkan Malaysia

BENGKAYANG. Banyak warisan adat budaya Indonesia yang beranekaragam dipatenkan oleh Malaysia, seperti gamelan, wayang kulit, makanan seperti tempoya dan lain-lainnya. Baru-baru ini, Malaysia wacanannya ingin patenkan Bidai dan Nyobeng. Pemerintah harus cepat bertindak. Sebastianus Darwis SE MM, Ketau DPRD Kabupaten Bengkayang mengatakan, terkait dengan dipatenkannya Bidai asal Jagoi Babang Malaysia dan akan dipatenkannya kembali Nyobeng asal Siding dan Jagoi Babang oleh negeri jiran, selaku tokoh masyarakat sangat disayangkan sekali pemerintah pusat tidak mengajukan protes kepada Malaysia. “Ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Karena Nyobeng merupakan potensi wisata dan rumah adat Baluk sudah di dirikan di TMII Jakarta. Pemerintah pusat melalui departemen pariwisata wajib mengajukan protes kepada Malaysia atas rencananya untuk patenkan Nyobeng warisan budaya Dayak Bidayuh dari Bengkayang,” saran Darwis di Hotel Lala Golden Bengkayang, belum lama ini. Terpisah, Attah Lazarus, 56, Pengerajin Bidai Asal Desa Seluas mengungkapkan, sangat disayangkan sekali bidai di patenkan oleh Malaysia. Sebagai WNI, kami sangat tersinggung dan marah bidai di patenkan oleh negeri jiran. “Kami hanya pengerajin, selaku wirausaha kami bekerja untuk mencari untung dan hasil kreasi kami dapat ditampung. Keunggulan Malaysia,pengusaha dapat menampung bidai dalam jumlah banyak, dan harga jual pun tinggi. Sedangkan di Indonesia, tidak ada penampung dan harga jualnya rendah,” ungkap Attah, Minggu (5/12). Attah yang juga Ketua Adat Desa Seluas menjelaskan, alasan utama mereka menjual bidai ke negeri jiran karena tidak ada penampung dan pasaran di Indoensia. Di negeri ini tidak ada yang beranimembeli bidai buatan pengrajin bidai dengan harga mahal dan jumlah besar. Seandainya ada pengusaha asal Indoensia yang berani membeli karya kami dan dalam jumlah besar, kamitidak akan jual ke Malaysia. Untuk bahan baku saja, kami harus membeli Rotan Saga Emas dari Kalimantan Tengah. Sedangkan Kulit Kayunya dari kecamatan lain diKabupaten Bnegkayang, bahkan luar kabupaten. Sementara itu, Acoi, 45, Warga Jagoi Babang sangat tersinggung sekali Bidai di Patenkan oleh pihak Malaysia. Ini menjadi pelajaranbagi pemerintah pusat untuk melestarikan adat budaya dan kreasi masyarakat di daerah perbatasan. “Pemerintah pusat dengan secepatnya melakukan tindakan atau kebijakan mengenai dipatenkannya Bidai buatan masyarakat perbatasan oleh Malaysia. Setiap hari sabtu, banyak pengerajin menjual bidainya ke Serikin dalam jumlah banyak,” beber Acoi ditemui di batas nol, kemarin. Accoi yang juga anggota PODJ (Persatuan Ojek Desa Jagoi) menjelaskan, ia sendiri biasanya mengojek bidai untuk dibawa ke Serikin, disana pengusahanya mampu membeli bidai dalam jumlah banyak. Tidak adanya penampung di Indonesia menjadi alasan masyarakat menjual ke Malaysia. Selain itu, harganya juga sangat menggiurkan seklai apabila menjual bidai di negeri jiran. Ditambahkan Gustian Andiwinata SPd MM, Ketua MKKS (Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah) Kabupaten Bengkayang, dipatenkannya bidai oleh Malaysia bukan salah negeri tersebut, yang disalahkan ialah pemerintah pusat. “Selama 65 tahun Indoensia merdeka, daerah perbatasan terutama di Kabupaten Bengkayang selalu dianak-tirikan. Setelah Bidai, wacananya Malaysia mau patenkan Nyobeng. Jangan sampai adat budaya Indonesia yang ada di Kabupaten Bengkayang pun di patenkan Malaysia, ini sangat merugikan RI,” keluh Gustian. Perlu diketahui, untuk kategori warisan obyek kebangsaan, sebagian besar didaftarkan akhir 2008 dan awal 2009. Warisan kebangsaan Malaysia yang didaftarkan pada 25 Desember 2008, antara lain nasi tumpeng, ketupat, air kelapa, tempoya, lemang, sate, dodol, bubur sum-sum, dan bubur kacang hijau. Padahal, tempoya dan lemang adalah makan khas dayak yang ada di Kabupaten Bengkayang. Tenun Sambas dan tikar bidai yang banyak dihasilkan perajin di kawasan perbatasan namun juga marak dijual di Sarawak, Malaysia. Perdagangan bebas ikut memicu maraknya penjualan hasil karya perajin Kalbar di negara tetangga. (cah)

Warga Bengkayang Banyak Belajar di Malaysia

BENGKAYANG. Selama dua hari, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bengkayang. Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Saat malam ramah tamah yang dilaksanakan di Hotel Lala Golden, Gidot membeberkan generasi penerus kita banyak yang menuntut ilmu di Malaysia. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot SPd mengatakan, DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat masih terlalu jauh dari harapan untuk Bumi Sebalo, terutama DAK di bidang pendidikan. Padahal kabupaten ini butuh membangun ruang kelas, perpustakaan, rumah-rumah guru. Bila perlu, ada SMK Unggulan di wilayah perbatasan. Hal ini dipandang perlu, karena banyak warga Bumi Sebalo yang bersekolah di negeri jiran untuk menuntut ilmu. Sarana dan prasaran di Kucing Serawak Malaysia sangat menunjang. Seharusnya kita malu dengan mereka, sebagai beranda terdepan di Indonesia dalam hal pendidikan kita kalah jauh dengan Malaysia. “Saat ini banyak generasi penerus kita menuntut ilmu di Malaysia, apabila Kabupaten Bengkayang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, dapat saya prediksikan lima tahun mendatang masyarakat negeri jiran banyak bersekolah di Bengkayang,” tegasnya. Gidot mengeluh dengan perpustakaan yang kecil dan tidak cukup untuk ruangan membaca di SD negeri yang ada di wilayah kerjanya. Ruang yang sempit hanya untuk gudang buku saja. Ia berharap kepada Komisi X DPR RI, selain memperhatikan di bidang pendidikan, disetiap kampung ada lapangan sepakbola, dan GOR (Gedung OlahRaga) untuk Bumi Sebalo. “Hal ini dipandang perlu, selain untuk kegiatan pemuda di perkampungan supaya tidak melakukan sesuatu yang negative juga bermanfaat untuk helicopter mendarat apabila ada sesuatu yang darurat,” harap Gidot, Kamis (2/12). Dengan datangnya Komisi X DPR RI ke Bengkayang. Selain dapat membawa aspirasi dari Bumi Sebalo untuk diperhatikan pusat, juga sebagai bahan masukan kepada legislator yang berkunjung untuk melihat realita yang terjadi di daerah perbatasan yang ada di Bengkayang. Kepala Bappeda Bengkayang Drs Paulus Anwardi MSi mengungkapkan, dalam hal pembangunan di bidang pendidikan, Bumi Sebalo masih banyak kekurangannya. Kurangnya perhatian dari pemerintah pusat salah satu factor utama ketertinggalan dengan kabupaten lain yang ada di Kalbar. “Di Kecamatan Siding dan Jagoi Babang yang merupakan berbatasan langsung dengan Malaysia, belum memiliki Taman Kanak-Kanak dan SMA hanya Siding yang belum, Sedangkan Jagoi sudah ada. Untuk SD dan SMP sudah terpenuhi,” ungkap Paulus, kemarin. Sementara itu, Ir H Zulfadhli Ketua Rombongan Komisi X DPR RI menjelaskan mengenai SMK unggulan atau terpadu, Bupati Bengkayang dapat memberikan bahan kepada Komisi X DPR RI sebagai bahan laporan ke pusat untuk merealsiasikan SMK unggulan di Bumi Sebalo. Karena ada dana hibah dari luar negeri untuk pendidikan. Sedangkan pembangunan GOR, akan disampaikan kepada Menpora Andi kedatangan mereka ke Kabupaten Bengkayang ini dalam rangka kunjungan kerja yang merupakan penugasan oleh ketua Komisi X yang spesifik, hasilnya pasti ada tindaklanjutnya. Malarangeng. “Yang terpenting, berikan info yang secukupnya dan bahan yang lengkap ini sudah tepat waktunya, karena anggaran sudah ditetapkan tinggal menunggu rapat DIPA lagi. Kebanyakkan, pemerintah pusat tidak berpihak kepada daerah. Memang teknisnya begitu, jika tidak ada desakan dari DPR RI, tidak akan bisa terealisasikan,” beber legislator Partai Golkar asal Kalbar ini. “APBN 2011 sudah ditetapkansekarang tinggal membahas DIPA pada awal tahun depan. Sekarang kami sedang berjuang untuk masukan dari daerah-daerah. Supaya pendidikan di daerah perbatasan maju, sesuai dengan program pemerintah ialah untukmeningkatkan pendidikan di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil dan pulau terluar di Indoensia. Dari pantauan Equator dilapangan saat malam ramah tamah, hadir juga Wakil Bupati Bnegkayang Agustinis Naon S SOs, Ketua DPRD Bengkayang beserta anggota, unsure muspida lainnya, dan kepala Badan, Kantor, dan dinas menyambut kedatangan DPR RI dari Komisi X. Jumat (3/12) Komisi X DPR RI beserta rombongan akan meninjau langsung kondisi riil dilapangan yakni di Kecamatan Jagoi Babang untuk melihat infrastruktur di wilayah perbatasan dengan negeri jiran kita yakni Malaysia. (cah)

Malaysia Siap, Indonesia Lamban

BENGKAYANG. Sejak 2004 silam, Pemerintah Daerah Bnegkayang menginginkan dibukanya PPLB Jagoi Babang, namun sampai saat ini tidak ada kepastiannya. Kabupaten Sambas yang lambat, sudah terealisasikan. pemerintah pusat segera PPLB di Jagoi Babang dibangun insfratsrukturnya. Malaysia sudah siap buka tinggal menunggu kesiapan dari Indonesia, kabupaten masih menunggu pusat yang lamban mengenai hal ini. Sebastianus Darwis SE MM, Ketua DPRD Bengkayang menyarankan, border Jagoi Babang segera dibuka, apabila tidak dibuka maka tidak akan terkontrol kegiatan keluar masuk masyarakat disana. Dan ini merupakan bahan pemikiran kita bersama baik dari Pemda Bengkayang dan DPRD. “Oleh karena itu, pemerintah pusat segera PPLB di Jagoi Babang dibangun insfratsrukturnya. Malaysia sudah siap buka tinggal menunggu kesiapan dari Indonesia, kabupaten masih menunggu pusat yang lamban mengenai hal ini,” saran Legislator PDI Perjuangan Dapil II ini, di Hotel Lala Golden, Kamis (2/12). Darwis membeberkan, masih ada dua kecamatan yang ada di Bumi Sebalo yang masih terisolir, yakni Kecamatan Siding dan Suti Semarang. Hal ini dikarenakan, jalannya belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Keduanya kerupakan berbatasan langsung dengan Malaysia. Menyikapi yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Bengkayang, Ir H Zulfadhli Ketua Rombongan Komisi X DPR RI menjelaskan, Sebenarnya saya sudah muak, dengan setiap kali kunjungan kerja dari pusat menuju Entikong Kabupaten Sanggau Kapuas, setiap tahun kunjungan kesana tetapi hasilnya tidak nampak. “Saya sudah malu kesana, karena wilayah tersebut telah didatangi baik dari menteri, Kapolri, DPR, sampai presiden tetapi tidak ada perubahan. Mungkin malaikat baru dapat merubahnya kata orang-orang kalbar,” ungkap Legislator dari Partai Golkar ini. Ia menjelaskan, padahal daerah perbatasan bukan hanya Entikong, masih ada lima kabupaten yang ada di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia yakni Bengkayang, Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Sintang. Yang lebih dekat dengan akses ke Kucing Serawak Malaysia adalah Bengkayang. “Saya tau persis, Bengkayang wilayah yang potensial untuk dikembangkan. Dengan SDA yang melimpah, dan hanya tinggal meningkatkan SDMnya, saya yakin Bumi Sebalo dapat bersaing dengan kabupaten lain yang saat ini minim perhatian dari pemerintah pusat,” kata Mantan Ketua DPRD Kalbar 2004-2009 ini.

APBD Terbatas, Gidot Ingatkan SKPD Untuk Proaktif

BENGKAYANG. Anggaran daerah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Ditambah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang terbatas, Gidot mengingatkan kepada para SKPD untuk proaktif mengusahakan sumber pendanaan lain. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot SPd mengatakan, rancangan (Kebijakan Umum APBD) KUA dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemda kemudian menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). “Rancangan PPAS disusun dengan terlebih dahulu menentukan skala prioritas untuk bidang urusan pemda, kemudian menentukan purutan program untuk masing-maisng urusan, dan selanjutnya menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program,” terang Gidot di ruang kerjanya, belum lama ini. Gidot menjelaskan, rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2011 ini, bagi kedua lembaga merupakan suatu catatan sejarah pemerintah tersendiri. Karena melrupakan pelaksanaan tahun pertama Bupati dan Wail Bupati Bnegkayang periode 2010-2015, sehingga program dan kegiatan yang dituangkan dalam KUA dan PPAS demi mencapai visi terwujudnya masyarakat Bumi Sebalo yang sejahtera, cerdas, sehat, beriman, demokratis, dan mandiri dalam keberagaman. Gidot mengajak seluruh pihak eksekutif dan legislatif untuk bersungguh-sungguh dan seksama membahas dokumen KUA dan PPAS, supaya dapat terjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung berdasarkan skala prioritas pembangunannya. Dalam KUA 2011, terdapat isu-isu dan masalah mendesak yang memerlukan penanganan melalaui berbagai upaya kongkrit, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, yang diarahkan bagi terciptanya stabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemda telah menetapkan target pencapaian kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas sesuai bidang urusan Pemkab yang telah diserahkan kepada daerah seperti 25 urusan wajib dan delapan urusan pilihan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yangluas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian, anggaran daerah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. “Memperhatikan ketersediaan pendanaan dalam APBD yang sangat terbatas, para kepala SKPD untuk proaktif mengusahakan sumber pendanaan lain seperti dekonsentrasi tugas pembantuan, optimalisasi dan lain-lain melalui pemprov maupun pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbaunya. Terpisah, H Mariadi SE MM anggota Komisi C DPRD Bengkayang mengungkapkan, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot sangat progresif untuk memajukan kabupaten ini, dan agresif untuk meningkatkan PAD Bumi Sebalo. Selain itu, beliau juga fokus dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan Gidot tidak menganut sistem perencanaan yang tidak terputus dalam pembangunan tetapi berkelanjutan. Semua program wajib diketahui oleh masyarakat, karena program ini akan nyambung antara pemda dan warga apabila ada keterbukaan. “Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, harus ada fungsi kontrol dari LSM, masyarakat, Media Massa, ini yang harus diperkuat. Tidak terlepas dari itu, untuk mencapai apa yang diinginkan untuk membangun Kabupaten Bengkayang lebih baik dari saat ini, harus di ikuti oleh bawahannya untuk menterjemahkan apa yang menjadi agenda Bupati Bengkayang,”saran Legislator PAN dari Dapil III ini, kemarin. (cah)

Penghuni Rutan Kelas IIB Bengkayang Kembali Lepas

BENGKAYANG. Untuk yang kedua kalinya, Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bengkayang di Kecamatan Lumar kembali lepas. Jika kasus yang pertama lalu, yakni Agustus 2009 dua orang yang kabur berhasil ditangkap, untuk yang kali ini, dua orang yang melarikan diri tersebut masih dalam pencarian pihak kepolisian. Aiptu Sarjono, Kapolsek (Kepala Polisi Sektor) Lumar mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Rutan Kelas IIB Bengkayang pada, Senin (26/7) mengenai adanya Napi yang melarikan diri. “Laporan terkait pihak Rutan memohon bantuan (Kepolisian) agar dapat menangkap kembali kedua Napi yang melarikan diri tersebut. Adapun kedua napi yang dimaksud, masing-masing Sanju Raju alias Maju dengan nomor Registrasi B.18/2009 dan Aliasus alias Elias dengan nomor registrasi B.17/2010,” beber Sarjono diruang kerjanya, Rabu (28/7). Sarjono melanjutkan, dimana keduanya ditahan atas pelanggaran Pasal 363 KUHP karena terkait Pencurian dengan masa tahanan sama dua tahun. Masih berdasarkan laporan tersebut, Sarjono menyebutkan bahwa Sanju sebenarnya tinggal menjalani masa tahanan hingga 24 Agustus 2012 sedangkan Aliasus hingga 18 Januari 2012. Guna merespon laporan dari Rutan itu, Sarjono menerangkan bila saat ini anggotanya telah disiagakan untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan empat Kapolsek, yakni Polsek Kota, Ledo, Sanggau Ledo dan Seluas. Koordinasi dengan empat Polsek ini, dikatakannya karena asal dari 2 Napi yang melarikan diri tersebut berasal dari Dusun Pejambi, Kecamatan Seluas. Dimana jalur menuju kecamatan tersebut terlebih dahulu melintasi wilayah kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, sementara Polsek Kota itu karena dikhawatirkan Napi melarikan diri kearah Kota. “Mengenai kronologis kaburnya 2 orang Napi itu, silahkan Tanya kepada Kepala Rutan, karena dia yang lebih tahu dan juga bukan kewenangan kami,” tandasnya. Namun hingga berita ini diturunkan, kronologis kaburnya Napi dari tahanan belum dapat dikonfirmasi dengan pasti karena sulitnya menemui Kepala Rutan Kelas IIB Bengkayang, Sukaji. Dimana ketika didatangi langsung ke Rutan maupun dirumah dinas, Kepala Rutan tidak berada ditempat, menurut petugas yang piket, keberadaannya sejak siang tidak diketahui. Beberapa pencari berita yang mencoba menghubungi kemudian meminta nomor kontak Kepala Rutan tersebut. Setelah diperoleh dan dihubungi serta melalui pesan singkat, masih juga belum ada tanggapan ataupun respon dari yang bersangkutan. Terpisah, Sigit salah satu warga Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang mengungkapkan, Mungkin Kepala Rutan itu takut diketahui atasannya kali, makanya dia tidak mau ditemui wartawan Menurutnya, pihak Rutan Kelas IIB Bengkayang seharusnya dapat mengambil pelajaran dari kejadian pertama pada tahun 2009 lalu, sehingga menutup kemungkinan peluang napi yang lain untuk kabur kembali seperti yang terjadi kali ini. “Penataan Rutan yang lebih ketat, termasuk penambahan personil merupakan hal penting yang harus diperhatikan pihak Rutan agar tidak memberikan sedikit ruang bagi Napi yang berniat kabur. Dengan adanya kejadian yang kedua kali ini, hal ini setidaknya akan mencoreng kualitas pengamanan Rutan,” jelas Sigit yang ikut awak Koran ini datang ke Rutan. Saat awak Koran ini menanyakan hal ini kepada Kades Tiga Berkat, Kalan dimana Rutan tersebut masih wilayah kerjanya.”Saya tidak tahu ada Napi yang lepas, dikarenakan pihak terkait tidak memberitahu hal ini kepadanya selaku Kades,” tegas Kalan diruang kerjanya, kemarin. Hal senada juga diungkapkan oleh Sekcam Lumar, Jarqoni BA bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa Napi tersebut kabur dan dengan raut muka seakan tidak percaya bahwa untuk kedua kalinya Napi di Rutan Bumi Sebalo tersebut kembali lepas. Salah satu warga Dusun Lumar Desa Tiga Berkat berharap pihak terkait segera menangkap Napi yang lepas tersebut. Hal ini dipandang perlu dikarenakan dari segi keamanan. “Masyarakat disini pada resah mendengar ada Napi yang kabur. Dan penduduk sekitar selalu dihantui rasa was-was takut harta benda akan di curi oleh kedua buronan tersebut,” ungkap Pitung dikediamannya, kemarin.(cah)

KPU dan Pemda Bengkayang Singkronisasi Data Pemilih Eddy: Database Pemilukada Bengkayang 2010 dapat terpelihara BENGKAYANG. Untuk singkronisasi data pemilih, KPU mengundang Kepala BPS, Kakan Kesbangpol-linmas, Kadisdukcapil, serta camat-se Kabupaten Bengkayang. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Lala Golden pukul 09.00. kegiatan ini dengan harapan database Pemilukada Bengkayang lalu dapat terpelihara. Bengkayang. Ketua KPU Bengkayang, Eddy A SH mengatakan, besok (hari ini, Red) akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah terkait mengenai singkronisasi data pemilih dan proses rekrutmen penyelenggaraan pemilu yang bersifat adhoc di tingkat kecamatan dan desa. “Penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada) dari Pemda kepada KPU, yang dilaksanakan 7 Januari lalu. DP4 diserahkan langsung oleh Bupati Bengkayang Drs Jacobus Luna MSi kepada kami. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan ini dengan harapan database Pemilukada Bengkayang lalu dapat terpelihara,” harap Eddy diruang kerjanya, Senin (29/11). Eddy menjelaskan, soal rekrutmen di tingkat kecamatan dan desa, perlu kerjasama dengan pihak kecamatan. Dalam KPU, diadakan proses penyeleksian dengan tes tertulis untuk menyaring masyarakat yang ingin menjadi PPK dan PPS yang selama ini dipusatkan di ibu kota kabupaten. Bagi KPU Bengkayang bermasalah dengan metode ini, tetapi bukan selama ini tidak baik. Karena KPU Bumi Sebalo tidak memiliki tempat dan perangkat di kecamatan. Selama ini, pihak KPU meminta bantuan kepada camat untuk mengumumkan dan menerima pendaftaran. Oleh karena itu, kerjasama dengan pemerintah terutama para camat sangat di butuhkan untuk kedepannya. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang wilayahnya luas dan ada beberapa kecamatan yang jauh jarak tempuhnya menuju ibu kota kabupaten. Kasihan dengan orang-orang yang ingin masuk dalam penyelenggaraan pemilu apabila metode ini masih dipakai, sementara masa kerjanya ad hoc. Salah satu kecamatan yang jauh ialah Siding, membutuhkan waktu yang lama untuk datang ke Bengkayang. Apabila tes tertulis dilakukan di kecamatan, orang-orang yang ingin bergabung menjadi penyelenggara pemilu tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk datang ke ibu kota kabupaten dan efisiensi waktu. Perlu diketahui, Pemilukada Bengkayang 2010 lalu, dalam tahap penerimaan calon PPK dan PPS dianggarkan untuk di kecamatan, tetapi sangat minim. Sedangkan untuk APBN, tidak pernah sama sekali dianggarkan untuk di kecamatan dalam hal ini. “Untuk Pemilu mendatang, pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat dapat menganggarkan biaya penerimaan dan pendaftaran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Dan ini sebagai bahan pemikiran kita bersama untuk kedepannya apabila ingin penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan desa semakin lebih baik dari pemilu sebelumnya baik,” sarannya. Ditambahkan Ir Martinus Khiu Devisi Hubungan Antar Lembaga KPU Bengkayang, ia menerangkan, berdasarkan Peraturan KPU No. 62 Tahun 2009 Bab III Pasal 6 menyebutkan, kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, meliputi pemutakhiran data dan daftar pemilih. Penerimaan daftar pemilih Pilkada dari pemda. Sedangkan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 470/4529/SJ di Jakarta. Tanggal 16 desember 2009 kepada gubenur dan bupati. Perihal, petunjuk penyiapan data kependudukan untuk mendukung Pilkada 2010. Bab III, mekanisme penyerahan data kependudukan. Rapat koordinasi antara pemprov dan atau pemkab dengan KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/kota. Pada Bab IV, Penanggungjawab penyiapan data kependudukan. Bupati bertanggungjawab melaksanakan percepatan pemutakhiran database kependudukan. Dan penyiapan DP4 melalui Dispencapil kabupaten/kota. “Keputusan KPU Bengkayang, sudah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2009 mengenai DPS (Daftar Pemilih Sementara). KPU telah menbandingkan terlebih dahulu DP4 dengan DPT Pilres 2009. Kemudian, kita koordinasi dengan pemda karena DP4 tersebut sebagai DPS Pemilukada Bengkayang 2010,” terangnya. (cah)

Eddy: Database Pemilukada Bengkayang 2010 dapat terpelihara BENGKAYANG. Untuk singkronisasi data pemilih, KPU mengundang Kepala BPS, Kakan Kesbangpol-linmas, Kadisdukcapil, serta camat-se Kabupaten Bengkayang. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Lala Golden pukul 09.00. kegiatan ini dengan harapan database Pemilukada Bengkayang lalu dapat terpelihara. Bengkayang. Ketua KPU Bengkayang, Eddy A SH mengatakan, besok (hari ini, Red) akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah terkait mengenai singkronisasi data pemilih dan proses rekrutmen penyelenggaraan pemilu yang bersifat adhoc di tingkat kecamatan dan desa. “Penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada) dari Pemda kepada KPU, yang dilaksanakan 7 Januari lalu. DP4 diserahkan langsung oleh Bupati Bengkayang Drs Jacobus Luna MSi kepada kami. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan ini dengan harapan database Pemilukada Bengkayang lalu dapat terpelihara,” harap Eddy diruang kerjanya, Senin (29/11). Eddy menjelaskan, soal rekrutmen di tingkat kecamatan dan desa, perlu kerjasama dengan pihak kecamatan. Dalam KPU, diadakan proses penyeleksian dengan tes tertulis untuk menyaring masyarakat yang ingin menjadi PPK dan PPS yang selama ini dipusatkan di ibu kota kabupaten. Bagi KPU Bengkayang bermasalah dengan metode ini, tetapi bukan selama ini tidak baik. Karena KPU Bumi Sebalo tidak memiliki tempat dan perangkat di kecamatan. Selama ini, pihak KPU meminta bantuan kepada camat untuk mengumumkan dan menerima pendaftaran. Oleh karena itu, kerjasama dengan pemerintah terutama para camat sangat di butuhkan untuk kedepannya. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang wilayahnya luas dan ada beberapa kecamatan yang jauh jarak tempuhnya menuju ibu kota kabupaten. Kasihan dengan orang-orang yang ingin masuk dalam penyelenggaraan pemilu apabila metode ini masih dipakai, sementara masa kerjanya ad hoc. Salah satu kecamatan yang jauh ialah Siding, membutuhkan waktu yang lama untuk datang ke Bengkayang. Apabila tes tertulis dilakukan di kecamatan, orang-orang yang ingin bergabung menjadi penyelenggara pemilu tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk datang ke ibu kota kabupaten dan efisiensi waktu. Perlu diketahui, Pemilukada Bengkayang 2010 lalu, dalam tahap penerimaan calon PPK dan PPS dianggarkan untuk di kecamatan, tetapi sangat minim. Sedangkan untuk APBN, tidak pernah sama sekali dianggarkan untuk di kecamatan dalam hal ini. “Untuk Pemilu mendatang, pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat dapat menganggarkan biaya penerimaan dan pendaftaran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Dan ini sebagai bahan pemikiran kita bersama untuk kedepannya apabila ingin penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan desa semakin lebih baik dari pemilu sebelumnya baik,” sarannya. Ditambahkan Ir Martinus Khiu Devisi Hubungan Antar Lembaga KPU Bengkayang, ia menerangkan, berdasarkan Peraturan KPU No. 62 Tahun 2009 Bab III Pasal 6 menyebutkan, kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, meliputi pemutakhiran data dan daftar pemilih. Penerimaan daftar pemilih Pilkada dari pemda. Sedangkan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 470/4529/SJ di Jakarta. Tanggal 16 desember 2009 kepada gubenur dan bupati. Perihal, petunjuk penyiapan data kependudukan untuk mendukung Pilkada 2010. Bab III, mekanisme penyerahan data kependudukan. Rapat koordinasi antara pemprov dan atau pemkab dengan KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/kota. Pada Bab IV, Penanggungjawab penyiapan data kependudukan. Bupati bertanggungjawab melaksanakan percepatan pemutakhiran database kependudukan. Dan penyiapan DP4 melalui Dispencapil kabupaten/kota. “Keputusan KPU Bengkayang, sudah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2009 mengenai DPS (Daftar Pemilih Sementara). KPU telah menbandingkan terlebih dahulu DP4 dengan DPT Pilres 2009. Kemudian, kita koordinasi dengan pemda karena DP4 tersebut sebagai DPS Pemilukada Bengkayang 2010,” terangnya. (cah)

Guru SD Daerah Terpencil Jarang Mengajar

BENGKAYANG. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 – 25 November 1945 di Surakarta. pada tanggal 25 November 1945 – seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, PGRI didirikan. Selama 65 tahun berdiri, masih saja banyak guru SD di daerah terpencil yang jarang masuk mengajar. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot SPd mengatakan, dengan memperingati HGN (Hari Guru Nasional), ada tiga hal penting yang dapat dipetik, yakni momentum yang tepat untuk merenungkan atau merefleksikan diri terhadap perjalanan dan langkah panjang yang selalu dilalui karena berkaitan dengan cita-cita awal yang mendorong lahirnya HGN. “Proses ketidakcermatan dalam rekrutment calon guru, proses penyiapan calon guru, jenjang pendidikan prajabatan hingga penempatan, pelatihan dalam jabatan dan proses supervisi kinerja guru merupakan siklus yang perlu dibenahi dengaan sungguh-sungguh secara berkelanjutan,” saran Gidot di temui diruang kerjanya, belum lama ini. Bersamaan dengan upaya reflektif tersebut, upaya untuk instropeksi terhadap perjalanan yang selama ini dilakukan yaitu instropeksi dalam konteks kekinian guna mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Terpisah, Harun SPd SD, Pengawas TKSD (Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar) UPT Ledo, Lumar dan Suti Semarang mengatakan, lulusan CPNS tahun 2009 formasi Guru SD diwilayah kerjanya banyak yang jarak masuk mengajar dengan berbagai alasan. “Jarak antara kediaman dengan sekolah yang ditugaskan yang relatif jauh, anak sering sakit-sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar, dan banyak lagi alasan yang diutarakan oleh para guru baru supaya dapat direkomendasikan pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kediamannya,” ungkap Harun ditemui di kediamannya, Dusun Mabak Kecamatan Lumar, belum lama ini. Harun menjelaskan, sebanyak satu TK dan 34 SD negeri yang saya awasinya. Bayangkan dengan luasnya wilayah ketiga kecamatan ini dan akses jalan yang relatif rusak menuju sekolah untuk diawasi membuat beban kerja yang sangat berat. Namun, demi tugas yang diemban, apapun akan dilakukan. Pengawas seperti saya 60 persen dilapangan dan 40 persen di kantor. Untuk membuat keputusan apakah para tenaga pendidik dan pengajar diwilayah kerjanya untuk pindah harus sesuai aturan yang berlaku. Minimal jangka waktu kerja pada penempatan pertama minimal 10 tahun baru dapat pindah. “Sudah dapat dana daerah terpencil dalam setahun dari pusat tetapi malas mengajar, itu sangat merugikan para murid. Seharusnya guru yang ditempatkan pada daerah tersebut sudah siap mental dan resiko,” saran mantan Guru SD Negeri 2 Sempayuk Kecamatan Lumar ini. Penempatan Guru SD Negeri dilingkungan kerjanya banyak kaum hawa, dan mereka ditempatkan di daerah terpencil. Ini juga salah satu faktor penyebab mengapa mereka meminta pindah. Seharusnya pihak kabupaten dalam hal ini BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Bengkayang membuat kebijakan dalam penempatan guru. “Banyak laporan dari masyarakat kepada saya dengan kinerja guru yang jarang masuk di daerah terpencil, baik melalui handphone maupun datang langsung ke kantor. Setelah saya turun langsung ke daerah yang dilaporkan warga dan ternyata terbukti, guru tersebut saya tegur dan memberi peringatan,” bebernya. Perlu diketahui, diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Pada 1932, PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Namun Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, PGI tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 – seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan. (cah)

walau Dibekukan, KJJ IPI Malang Wilayah Bengkayang Aktif Tutorial

BENGKAYANG. Sejak 2009 lalu, KJJ di bekukan oleh Dirjen Kementerian Agama RI. Namun, kenyataan di daerah seperti Kabupaten Bengkayang masih saja aktif melakukan tutorial. Hal ini mengundang tanda Tanya mahasiswa yang sedang menuntut ilmu disana. Nata, mahasiswa KJJ IPI Malang wilayah Bengkayang mengatakan, merasa tertekan ketika koordinator KJJ, Alexander Tinggi memaksa seluruh mahasiswa membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa KJJ di Bengkayang tidak bermasalah seperti yang diberitakan di media massa local dan kami harus membeli materai Rp 6000. “Hal itu dilakukan koordinator untuk menepis pemberitaan tentang KJJ IPI Malang yang sangat bermasalah di Bengkayang. Dia bilang Surat Pernyataan itu akan dikirim ke Dirjen Kementerian Agama di Jakarta. Tuduhan itu sangat dipaksakan untuk menutupi kedoknya selama ini. Supaya ada alasan memeras kami selaku mahasiswa,” keluh Nata di temui di Jalan Jerendeng AR, Minggu (21/11). Nata menjelaskan, selama ini sudah tiga kali menerima Surat Keputusan Dirjen Kementerian Agama RI di Jakarta, pertama No. DJ.IV/Hk.00.5/255/2009 tentang Pembekuan KJJ. Berdasarkan Diktum kedua diputuskan peserta KJJ yang memiliki NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa) dapat melanjutkan studi ke STP IPI Malang atau PTKAS (Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta) terdekat. Kedua, No DJ.IV/Hk.00.5/139A/2010 tentang Peningkatan Kualifikasi Guru Agama Katolik Dalam Jabatan melalui Dual Mode Sistem. Dan terakhir, No. Dt.IV.II/PP.00.9/8397/2010, tentang Surat Kementerian Agama RI Dikjen Bimas Katolik Jakarta, tanggal 25 Oktober 2010, yang dialamatkan ke Ka Kanwil Kemenag Provinsi Kalbar, perihal pelaksanaan Kuliah KJJ di Bengkayang. “Yang kami sesali, sampai program KJJ ditutup berdasarkan SK Ditjen tersebut. parahnya, peserta dari Bengkayang belum didaftarkan pada Ditjen Bimas Katolik dan belum mendapatkan NIRM. Saat ditanya kepada koordinatornya, mendapat jawaban belum menerima surat tersebut,” kesal Nata. Ditambahkan Ita, rekan se-angkatan Nata mengungkapkan, sungguh ironis kalau kita analisis,benarkah seorang Kasi Pembimas Katolik tidak menerima surat penting tersebut. Apakah pernyataan ini tidak sama dengan mengabaikan atasan di Jakarta. “Kami ini seperti permainan bola pimpong. Mengadu Ke IPI Malang tidak punya akses dan tidak boleh karena semua harus melewati Koordinator. Meminta pertanggungjawaban tentang ketidakpastian KJJ ini dengan Koordinator di Bengkayang selalu melimpahkan bahwa ini tanggungjawab IPI Malang. Sampai saat ini kami tetap masih diminta aktif tutorial KJJ sebulan sekali,” aku ibu berambut lurus dan berkulit sawo matang ini. (cah)

Mekanisme Konversi Mita Tak Jelas, Tolak Program LPG

BENGKAYANG. Program pemerintah pusat untuk melakukan konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg mendapat perhatian serius para wakil rakyat yang duduk di DPRD Bengkayang. Legislator Dapil III, Mariadi mengingatkan, apabila mekanisme tidak jelas, tolak saja program ini. Mariadi SE MM, Anggota Komis C DPRD Bengkayang mengatakan, menyambut baik program pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg di Bumi Sebalo. Dengan Program Konversi Jilid II, dimana kabupaten kita mendapatkan jatah 49.000 paket tabung gas elpiji 3 kg. “Jangan sampai amanah yang diserahkan oleh pemerintah pusat ini sebagai musibah bagi warga yang menggunakannya. Apabila hal ini terjadi, tidak segan-segan akan kami perjuangkan untuk menolak program ini,” tegas legislator dari Dapil III ini diruang kerjanya, Selasa (23/11). Mariadi mejelaskan, selagi mekanismenya jelas dan bermaksud untuk membantu masyarakat tidak mampu dapat diterima oleh seluruh elemen warga Bengkayang. Ia tidak menginginkan kejadian yang terjadi di pulau Jawa, dimana sering terjadi tabung gas elpiji 3 kg meledak dan memakan korban jiwa terjadi di kabupaten ini. Ketua MABM Kabupaten Bengkayang ini berharap, program konversi tersebut betul-betul terlaksana dengan baik ke masyarakat. Jangan sampai setelah tabung elpiji 3 kg selesai di bagikan warga, terjadi gejolak dilapangan dengan minimnya persediaan minyak tanah di pasaran. Dan sosialisasikan hal ini ke setiap kampung, agar masyarakat mengerti. “Mayoritas masyarakat Kabupaten Bengkayang masih mengantungkan hidup mereka dengan minyak tanah. Terutama warga pedalaman dan pesisir. Terlebih pada malam hari, minyak tanah itu sangat vital keberadaannya di tengah masyarakat. Mita tidak hanya untuk bahan bakar ketika memasak, tapi juga untuk penerangan rumah di malam hari,” terang Legislator dari PAN ini. Hal ini dapat dimaklumi, karena masih banyak daerah pedalaman dan pesisir belum menikmati penerangan listrik. Satu-satunya penerangan adalah lampu teplok dari minyak tanah itu sendiri. Di Kecamatan Siding saja, belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. “Setelah program ini terealisasi, Pertamina jangan dulu langsung memutuskan stock minyak tanah ke Bengkayang. Karena, realita dilapangan terutama daerah pedalaman dan pesisir akan kesulitan untuk segera terpenuhi kebutuhan gasnya, sebab masih belum ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE),” sarannya. Perlu diketahui, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kabupaten Pontianak, di masyarakat justru muncul gejolak. Terutama masyarakat kecil. Mereka jelas teriak, karena minyak tanah yang biasanya gampang didapat tiba-tiba hilang di pasaran. Kalau pun ada harganya dua atau tiga kali lipat dari harga biasanya mereka beli. (cah)

Penemuan Kendaraan Bermotor Roda Empat

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KALIMANTAN BARAT RESOR BENGKAYANG PENGUMUMAN Nomor : Peng / 04 / XI / 2010 Tentang Penemuan Kendaraan Bermotor Roda Empat 1. Rujukan : a. Pasal 15 Ayat (1) huruf m Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Perkap No. 10 tahun 2010 tentang Tatacara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri; c. Laporan Polisi Nomor : LP / 63 / A / XI / 2008 / Skw, tanggal 11 Nopember 2008; d. Laporan Polisi Nomor : LP / 18 / A / VIII / 2008, tanggal 05 Agustus 2008; e. Laporan Polisi Nomor : LP / 91 / A / XII / 2008, tanggal 15 Desember 2008; f. Laporan Polisi Nomor : LP / 32 / A / IX / 2009, tanggal 29 September 2009; g. Laporan Polisi Nomor : LP / 37 / A / X / 2009, tanggal 08 Oktober 2009. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas diberitahukan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa Polres Bengkayang telah menemukan kendaraan roda empat dengan identitas kendaraan sebagai berikut : NO JENIS KENDARAAN NOMOR RANGKA NOMOR MESIN WARNA 1. TOYOTA STRADA MMB JNK7404D071830 Tidak Terbaca HITAM 2. SUZUKI VITARA TD 0 IV-MY 4004096 G102B-544821 SILVER 3. TOYOTA HILUX PN133JV2508521027 2KD 6375559 HITAM 4. TOYOTA LGX Tidak Terbaca Tidak Terbaca SILVER 5. TOYOTA LGX PN 111 KF 8104004096 7K – 0257060 BIRU 6. TOYOTA LGX PN 111 KE 810402 7K 044 KREM 7. SEDAN Tidak Terbaca Tidak Terbaca PUTIH 8. KANCIL PM 2L 201S 002251060 Tidak Terbaca MERAH 9. TOYOTA HILUX PN133JV2508514987 2KD-6251534 PUTIH 10. MITSUBISHI PAJERO V46-4006270 AB2400 HIJAU 11. PERODUA KEMBARA PM23104 G002012865 FG12644 SILVER 12. PERODUA KEMBARA PM2J104G002060587 FO60737 SILVER 13. SUZUKI JIMMY SIERRA F10A906590 MY102287 HIJAU 14. TOYOTA LC BJ 60-016802 7350167 MERAH MUDA 15. SEDAN PL1CF15HR6F251404 4G18P-MK8878 KREM 3. Bagi yang merasa memiliki kendaran tersebut agar datang ke Polres Bengkayang Cq. Kasat Reskrim Polres Bengkayang, jalan Sanggau Ledo no. 53 kota Bengkayang pada setiap hari kerja Senin s/d Jumat pada pukul 08.00 s/d 15.30 wib dengan membawa kelengkapan kepemilikan kendaraan yang sah berupa : a. KTP Asli; b. STNK Asli; c. BPKB Asli. 4. Dalam pengambilan kendaraan tersebut tidak dipungut biaya apapun / gratis. 5. Apabila dalam waktu 30 hari kerja sejak dikeluarkannya pengumuman ini, tidak ada yang merasa memiliki kendaraan tersebut, maka kendaraan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang untuk ditetapkan sebagai barang temuan dan akan dijadikan barang milik Negara. Dikeluarkan di : B e n g k a y a n g Pada tanggal : 02 Nopember 2010 KEPALA KEPOLSIAN RESOR BENGKAYANG M. NIMITCH, SIK AKBP NRP 68020484

Antar Desa di Kecamatan Siding Masih Jalan Cacing

BENGKAYANG. Konversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram yang merupakan program dari pemerintah pusat mendapat penolakan dari masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia. Akses jalan darat yang masih sulit menjadi factor utama penolakan ini. Jalan antar desa,masih jalan cacing. Egarius, Anggota DPRD Bengkayang mengatakan, sangat tidak setuju adanya program dari pemerintah pusat tentang koversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram masuk ke Bumi Sebalo. Penolakan ini sangat beralasan apabila berbicara kenyataan di lapangan. “Akses jalan yang masih belum memadai menjadi alasan utama, jalan dari ibu kota Kecamatan Siding ke kecamatan lain saja masih jalan tikus. Apa lagi jalan antar desa,masih jalan cacing. Macam mana mau membawa elpiji tiga kilogram apabila tidak ada jalan darat yang dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat,” terang Egarius dari Dapil III ditemui Equator di ruang kerjanya, Kamis (25/11). Egarius yang merupakan asli dari Desa Sungkung Kecamatan Siding ini menjelaskan, pemerintah mau memberikan elpiji tiga kilogram, macam mana cara untuk membawa sampai ke pedalaman perbatasan. Jangan mau menyamakan Kalimantan dengan pulau Jawa yang sampai ke pedalaman sudah lancar akses daratnya. “Alangkah bijaknya, pemerintah melalui Menteri PDT untuk membangun saran dan prasarana terutama membuat akses jalan antar desa dan jalan menuju Kecamatan Siding. Setelah semuanya terelalisasi, baru masukan program konversi Minyak tanah ke elpiji tiga kilogram,” sarannya. Perlu diketahui, Kecamatan Siding yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Jagoi Babang menimbulkan masalah baru dan mempersulit warga Sungkung pada khususnya dan masyarakat Siding pada khususnya dalam mengurus administrasi. Biasanya hanya membutuhkan waktu dua hari, tetapi kini sampai tiga atau empat hari baru dapat kembali ke rumah karena akses jalan yang sulit. Oleh Karena itu, pemerintah pusat harus mengkaji ulang program konversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram. Perbaiki dahulu sarana dan prasarana yang ada di daerah pedalaman dan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Setelah itu, baru masukan Mita ke gas. (cah)