Orang eropa tidak tahu dayak ada di Indonesia

BENGKAYANG. Acara pengukuhan maupun Rakerdat, keduanya dibuka dengan diadakannya upacara adat "Nyabul Adup", adat dari Dayak Bakati' Binua Palayo yang mana bertindak sebagai Panyangahatn, yakni Gubang. Pengukuhan tersebut ditandai dengan Penyematan Mahkota yang terbuat dari Burung Enggang oleh Ketua Umum DAD Kalbar, Cornelis kepada Kristianus Anyim. Cornelis SH MH, Ketua DAD Kalbar mengatakan, keberadaan DAD sangatlah penting terutama dalam memajukan masyarakat Dayak agar dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat lain dalam membangun NKRI diberbagai bidang. Terbentuknya DAD ini dimaksud agar dapat membela kepentingan masyarakat Dayak. "DAD diharapkannya juga sebagai organisasi yang mampu membuka wawasan Masyarakat Dayak itu sendiri serta dunia luar terhadap keberadaan Dayak, sebab menurutnya, keberadaan suku Dayak selama ini seakan tertutup bagi dunia luar. Orang eropa tidak tahu dayak ada di Indonesia, mereka hanya mengetahui dayak ada di Malaysia saja. Ini sangat menyedihkan sekali,” ungkap Bupati Landak ini di Aula Paroki Santo Pius X Bengkayang, Sabtu (18/12) Cornelis meminta agar masyarakat Dayak dapat menempatkan diri bersama masyarakat dari suku lain dalam membangun negeri ini. Meskipun terdiri atas keanekaragaman suku bangsa, Masyarakat Dayak harus bisa menempatkan diri dengan masyarakat lain dalam membangun bangsa ini dibawah ke-Bhineka Tunggal Ika-an. “Kepengurusan dewan adat provinsi belum 100 persen resmi, karena kita belum mendapatkan surat resmi dari majelis dewan adat nasional. Mengenai proyek multiyear, ia meminta kepada pihak yang tidak terima pembangunan jalan, mereka tidak memeikirkan untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyat, harus kita dukungdi segala bidang. Seperti planning saja membangun daerah perbatasan, mereka tolak,” beber nya. Sementara itu, Suryadman Gidot SPd Bupati Bengkayang berharap, DAD dapat memainkan peranannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. DAD tak hanya organisasi semata tanpa ada terobosan yang baik dalam membantu pemerintah daerah ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam berbagai bidang, seperti Pengembangan Budaya, Ekonomi, Pendidikan dll. “Apabila berbicara masalah dayak, sesuai dengan Ketua DAD Kalbar, tidak ada mengenai partai, apakah itu Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, atau partai yang lainnya. Kita sama-sama orang dayak, orang dayak tidak pendendam, apabila yang suka dendam, bukan orang dayak. Orang dayak sangat baik, suku lain datang ke Kalimantan diberi istri,” selorohnya. Sedangkan Drs Kristianus Anyim MSi Ketua DAD Bengkayang mengatakan ucapan terimaksih kepada Ketua Umum DAD Kalbar yang bersedia datang guna memberikan penguatan bagi Kepengurusan DAD Bengkayang. Terkait Rakerdat itu sendiri, pria yang juga Sekda Bengkayang ini mengungkap bila hal ini sebagai wujud penataan kelembagaan serta pemantapan rencana dan program kerja DAD Bengkayang kedepannya. “Mari jadikan DAD sebagai lembaga pemersatu dan penggerak seluruh potensi masyarakat dayak untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita yang tercermin pada visi dan misi DAD. Selain itu, menjadikan DAD sebagai lembaga yang berada di posisi terdepan dalam menjaga citra masyarakat dayak sebagai masyarakat yang berbudaya, kreatif dan inovatif,” ajak Anyim yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bnegkayang, kemarin. Suami dari Anastasia Maria Anyim ini mengungkapkan, prioritas DAD Bengkayang ialah untuk mendorong pelaksanaan konsolidasi organsiasi kepada DAD kecamatan, mensosialisasikan dan intekrnalsiasikan visi, misi dan program kerja serta tugas pokok dan fungsi lembaga DAD. Bukan hanya itu saja, kita harus memantapkan koordinasi kelembagaan baik intern maupun ekstern, menyusun rencana kerja pemberdayaan dan penguatan masyarakat dayak petani sawit, pertambangan dan lainnya. Dalam upaya memperjuangkan kebijakan yang memenuhi rasa keadilan baik menyangkut peluang kerja, pola kemitraan, konsisten kebijakan termasuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang telah terlanjur diserobot perusahaan. “Yang tidak kalah pentingnya, kita menyusun kebijakan memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat serta merencanakan pembangunan rumah panjang atau rumah dayak Kabupaten Bengkayang. Untuk mempermudah penyusunan dan evaluasi program kerja, dibagi dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek (0-1 tahun), jangka menengah (0-2,5 tahun) dan jangka panjang (0-4 tahun) baik program kerja internal maupun eksternal,” jelasnya. Yakobus Niron SH, Ketua Panitia Pengukuhan Adat Pengurus DAD Bengkayang Periode 2010-2014 dan Raker DAD Bengkayang 2010 mengatakan, tema kegiatan kali ini ialah dengan rapat kerja adat, kita tingkatkan peranan lembaga adat dayak dalam rangka penguatan keberadaan masyarakat adat dayak di Kabupaten Bengkayang. Sebanyak 300 orang peserta yang menghadiri kegiatan ini. “Kegiatan ini diselenggarakan sejak 17 sampai 19 Desember 2010 di Aula Paroki Santo X Bengkayang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menetapkan program kerja DAD Bengkayang 2010-2014 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan organsiasi. Dan sebagai penguatan lembaga DAD yang mempunyai semangat adil ka’Talino Bacuramin Ka’Saruga Basengat Ka’Jubata,” terang Niron, Sabtu (18/12). (cah)

DAD Rencanakan Pembangunan Rumah Dayak Kabupaten Bengkayang

BENGKAYANG. Selama tiga hari di Aula Paroki Santo X Bengkayang di adakan Pengukuhan Adat Pengurus DAD Bengkayang Periode 2010-2014 dan Raker DAD Bengkayang 2010 sejak 17-19 Desember 2010. DAD berkomitmen menyusun kebijakan memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat serta merencanakan pembangunan rumah panjang atau rumah dayak Kabupaten Bengkayang. Yakobus Niron SH, Ketua Panitia Pengukuhan Adat Pengurus DAD Bengkayang Periode 2010-2014 dan Raker DAD Bengkayang 2010 mengatakan, tema kegiatan kali ini ialah dengan rapat kerja adat, kita tingkatkan peranan lembaga adat dayak dalam rangka penguatan keberadaan masyarakat adat dayak di Kabupaten Bengkayang. Sebanyak 300 orang peserta yang menghadiri kegiatan ini. “Kegiatan ini diselenggarakan sejak 17 sampai 19 Desember 2010 di Aula Paroki Santo X Bengkayang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menetapkan program kerja DAD Bengkayang 2010-2014 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan organsiasi. Dan sebagai penguatan lembaga DAD yang mempunyai semangat adil ka’Talino Bacuramin Ka’Saruga Basengat Ka’Jubata,” terang Niron, Sabtu (18/12). Ketua DAD Bengkayang, Drs Kristianus Anyim MSi menjelaskan, dalam upaya mewujudkan visi dan misi dewan adapt Bumi Sebalo, dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan DAD Kabupaten Bengkayang, kota dan kecamatan baik internal lembaga maupun pengelolaan hubungan kemitraan dengan pihak-pihak di luar lembaga dalam arti seluas-luasnya baik itu Pemda Bumi Sebalo dan masyarakat adat lainnya. “Mari jadikan DAD sebagai lembaga pemersatu dan penggerak seluruh potensi masyarakat dayak untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita yang tercermin pada visi dan misi DAD. Selain itu, menjadikan DAD sebagai lembaga yang berada di posisi terdepan dalam menjaga citra masyarakat dayak sebagai masyarakat yang berbudaya, kreatif dan inovatif,” ajak Anyim yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bnegkayang, kemarin. Suami dari Anastasia Maria Anyim ini mengungkapkan, prioritas DAD Bengkayang ialah untuk mendorong pelaksanaan konsolidasi organsiasi kepada DAD kecamatan, mensosialisasikan dan intekrnalsiasikan visi, misi dan program kerja serta tugas pokok dan fungsi lembaga DAD. Bukan hanya itu saja, kita harus memantapkan koordinasi kelembagaan baik intern maupun ekstern, menyusun rencana kerja pemberdayaan dan penguatan masyarakat dayak petani sawit, pertambangan dan lainnya. Dalam upaya memperjuangkan kebijakan yang memenuhi rasa keadilan baik menyangkut peluang kerja, pola kemitraan, konsisten kebijakan termasuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang telah terlanjur diserobot perusahaan. “Yang tidak kalah pentingnya, kita menyusun kebijakan memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat serta merencanakan pembangunan rumah panjang atau rumah dayak Kabupaten Bengkayang. Untuk mempermudah penyusunan dan evaluasi program kerja, dibagi dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek (0-1 tahun), jangka menengah (0-2,5 tahun) dan jangka panjang (0-4 tahun) baik program kerja internal maupun eksternal,” jelasnya. (cah)

KP2T Tempati Kantor Bupati Lama

BENGKAYANG. Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KP2T) Bengkayang yang sebelumnya bertempat di Lantai II Kantor Bupati Bengkayang, Jln. Guna Baru, Rangkang, mulai Senin (20/12) telah menempati Gedung Baru di Kantor Bupati Bengkayang yang lama, Jln. Basuki Rachmat (BRC). Dimana penempatan tersebut sesuai dengan arahan Bupati Bengkayang. Yan Ssos Msi, Kepala Kantor KP2T Kabupaten Bengkayang mengatakan, kondisi kantor baru tersebut sangat refresentatif dan sangat layak dalam menunjang kinerja para pegawai KP2T kedepannya. Sebab, disitu memiliki beberapa ruangan yang cukup luas sehingga memberi kenyamanan ketika menjalan tugas masing-masing. "Kami berterimakasih atas kebijakan Bupati yang telah memberi kepercayaan agar KP2T Bengkayang menempati gedung ini," terang Mantan Sekretaris Bappeda KabupatenBengkayang ini diruang kerjanya, Senin (20/12). Menurutnya, Selain itu, keberadaan kantor yang ada ditengah kota akan memberikan kemudahan bagi masyarakat jika akan mengurus perizinan.Dengan keberadaan kantor ditengah Kota, kedepannya kita berharap agar tidak ada alasan bagi masyarakat malas dalam membuat perizinan yang dibutuhkan. Untuk diketahui bersama, KP2T Bengkayang memiliki 11 pegawai dengan struktur organisasinya, seorang kepala kantor dan Kabag TU, serta 3 Kepala Seksi, yakni Seksi Pendataan dan Penetapan, Seksi Pelayanan dan Perizinan Terpadu serta Seksi Pengendalian dan Penanaman Modal Daerah. (cah)

Kuburan kakek Ketua DAD Bengkayang Digusur PT Darmex Agro

BENGKAYANG. Bukan hanya masyarakat kecil saja yang ditindas oleh perusahaan sawit yang masuk di Kabupaten Bengkayang, Ketua DAD Bengkayang sendiri mengakui bahwa kuburan kakeknya yang ada di Desa Kinande ikut digusur oleh PT Darmex Agro untuk lahan sawit. Ketua DAD Bengkayang, Drs Kristianus Anyim Msi mengatakan, untuk 2011 dewan adat yang dipimpinnya akan memfokuskan terlebih dahulu mengenai pendataan kelembagaan yang ada sampai ke tingkat bawah. “Penataan sekretariatan agar lebih memberikan kenyamanan dan ruang kerja yang memadai dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung, dan pembagian tugas pengurus guna adanya pemerataan tugas dan fungsi masing-masing pengurus,” terang Anyim yang juga Sekretaris Daerah Pemda Bengkayang ditemui dikediamannya Jalan Sanggau Ledo, Senin (20/12). Suami dari Dra Anastasia Maria Anyim ini menjelaskan, selain itu tahun depan akan melakukan audiensi dengan pemerinda daerah sekaligus melaporkan hasil Rakerdat dan pengenalan pengurus. Berhubung DAD kecamatan yang sudah berakhir masa bhaktinya, akan melakukan Musdat DAD Kecamatan untuk membentuk DAD di tingkat kecamatan. Dan akan melakukan kunjungan kerja ke kecamatan minimal satu tahun sekali. “Sesuai dengan Visi kita, DAD mampu mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat dayak menuju perubahan dengan dilandasi harkat dan martabat melalui proses pemberdayaan yang berkelanjutan secara demokrasi, transparan, partisipatif, akuntabel, transformatif agar setara dengan masyarakat lainnya dalam bingkai NKRI,” jelasnya. Mengenai wacana pembangunan perkampungan budaya yang ada di Bengkayang sangat dibutuhkan saat ini. Dimana, membutuhkan lahan kurang lebih 30 hektar. Saat ini baru lima hektar tanah yang ada di kampung Tampe, dan ini lahan ini nampaknya kurang memadai untuk dijadikan perkampungan budaya. Dengan adanya perkampungan budaya, segala kegiatan mengenai adat budaya etnis yang ada di Kabupaten Bengkayang di fokuskan di daerah tersebut. Perkampungan budaya ini bukan hanya untuk masyarakat suku dayak saja, tetapi untuk seluruh etnis yang ada di Bumi Sebalo. Baik itu Jawa, Melayu, Tionghoa, dan lainnya. “Untuk merealisasikan hal ini, perlu dukungan dari Pemda Bengkayang dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Bumi Sebalo, serta apresiasi dari Pemprov Kalbar maupun DAD provinsi,” harap bapak berkacamata putih dan berkumis ini. Anyim mengungkapkan, apabila ingin merealisasikan pelajaran adat dan budaya dayak di mata pelajaran baik di tingkat sekolah dasar sampai ke sekolah lanjutan atas, perlu persetujuan dari Bupati Bengkayang dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memasukkannya di Mulok (muatan lokal). Hal ini dipandang perlu, karena macam mana caranya adat budaya dayak dapat dilestarikan dan dimengerti oleh generasi muda, terobosannya ialah memasukan adat dan budaya dayak di pelajaran sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di Bumi Sebalo. “Saya tidak akan berhasil mewujudkan semuanya, apabila tidak dibantu dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat Bumi Sebalo. Dan yang terpenting, macam mana cara kita untuk memperjuangkan hak-hak adat dayak yang selalu di tindas, contohnya kuburan kakek saya di Desa Kinande di gusur oleh PT Darmex Agro,” ungkap Anyim dengan nada sedih. Mengenai permasalahan ini, Anyim akan melakukan pendekatan terhadap perusahaan sawit tersebut. Mereka harus mengakui hak-hak adat dan masyarakat juga harus tahu hak-hak mereka. Sehingga ada timbal balik dan saling memahami, hormat-menghormati tentang adat dan budaya dayak. (cah)

Tamu Keluhkan Pelayanan Mess Pemda Bengkayang

BENGKAYANG. Sejak 2004 lalu, mess Pemda Bengkayang sudah berdiri, pergantian pucuk pimpinan pun silih berganti sampai saat ini. Namun, pelayanan masih berjalan ditempat. Banyak para tamu yang menginap di sana yang mengeluh terhadap pelayanan yang kurang memuaskan. Yanto, 29, warga Kecamatan Ledo megatakan, dengan adanya mess Pemda Bengkayang yang ada di Jalan Perdana Pontianak membuat seluruh elemen masyarakat saat berada di ibu kota provinsi dapat menginap disana, walaupun harganya tergolong mahal dibandingkan menginap ditempat lain. Kami sebagai warga Kabupaten Bengkayang lebih memilih menginap di mess, apabila penuh baru mencari tempat penginapan yang lainnya. Kamar yang tersedia disana terbatas, walaupun pelayanannya tidak memuaskan, tetapi sebagai pilihan utama apabila ke Pontianak, ungkap yanto ditemui di Jalan Jerendeng AR, Bengkayang, belum lama ini. Yanto berharap, pemda Bengkayang pada umumnya, dan pihak pengelola pada khususnya secepatnya untuk meningkatkan pelayanan bagi para tamu yang menginap disana. Karena itu akan mempengaruhi imej Bumi Sebalo di Pontianak. Apabila pelayanannya kurang memuaskan, nama baik kabupaten kita yang akan tercemar. Ada beberapa item pelayanan di Mess Pemda Bengkayang di Pontianak dirasakan kurang, seperti tidak disediakannya air minum dan gelas di dalam kamar, susahnya mencari makanan bagi tamu yang tidak membawa kendaraan pribadi baik roda dua maupun empat. Ia mengakui, semalam menginap di mess Pemda Bengkayang dikenai biaya 100 ribu rupiah semalam. Untuk pemesanan kamar memang dapat melalui telepon, tetapi biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pelayanan yang memuaskan. “Pemkab Bumi Sebalo segera melakukan evaluasi dini. Bila perlu, membuat voting via sms atau melalui web site resmi kabupaten ini. Dimana isinya mempertanyakan kepada para tamu dalam pelayanan yang dilakukan pihak pengelola mess Pemda Bengkayang baik yang ada di Pontianak maupun di dalam kota Bengkayang,” harap Yanto. Hal ini perlu dilakukan, karena untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan oleh pengelola saat ini memuaskan atau tidak. Sekaligus melakukan evaluasi terhadap PNS dan tenaga honorer yang ada disana. (cah)

Anak Dibawah Umur Ngelem

BENGKAYANG. Selaku orang tua dan mempunyai anak, sangat riskan dengan kenakalan remaja saat ini. Khususnya anak laki-laki sudah ngelem. Peran serta seluruh elemen masyarakat sangat amat dibutuhkan. Warga Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung, Akun Efendi mengatakan, kenakalan remaja saat ini sangat memprihatinkan. Ia selaku orang tua dan mempunyai anak sangat riskan dengan kelakuan anak remaja saat ini. “Banyak anak-anak yang ngelem di desa kami, termasuk anak saya. Diharapkan pihak kepolisian, masyarakat setempat, apataur desa bersama-sama orang tua mengontol aktivitas hisap lem yang dilakukan remaja di desa kami,” harap Efendi, belum lama ini. Ia menjelaskan, anak-anak dibawah umur terutama laki-laki ngisap lem dengan berkelompok. Dimana tempat yang aman atau sepi, disitulah mereka melakukannya. Kami selaku orang tua yang sibuk sehari-hari mencari nafkah di hutan jarang mengontrol anak-anak setelah pulang dari sekolah. Zat racun yang dikandung lem pox tersebut sepengetahuan Efendi dapat mematikan apabila dikonsumsi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat amat dibutuhkan. (cah)

Polsek Lumar Hanya Miliki Satu Senjata Genggam

BENGKAYANG. Banyak kasus-kasus peyalahan penggunaan senjata api di jajaran kepolisian. Untuk meminimalisirnya, sebelum anggota polisi diberikan senjata api wajib melakukan psikotes. Polsek Lumar hanya miliki satu senjata genggam. Kapolsek Lumar, Aiptu Sarjono mengatakan, setiap anggota polisi harus menjalani psikotes rutin setiap enam bulan sekali sebagai salah satu syarat untuk dapat memegang senpi karena dari berbagai kasus penyalahgunaan senpi pelakunya adalah yang tidak mengikuti psikotes. “Dari 14 anggota Polsek Lumar, yang memegang senjata api genggam hanya diri saya sendiri. Karena kemarin hanya saya saja yang lulus psikotes yang dilakukan di Kantor Bupati Bengkayang beberapa waktu lalu,” beber Babe-sapaan akrabnya kepada Equator di ruang kerjanya, belum lama ini. Ia mengungkapkan, apabila terjadi serangan teroris atau penyerangan Mapolsek oleh sekumpulan orang yang tidak senang dengan polisi anggotanya tidak akan siap karena tidak dilengkapi oleh senjata api. Karena ini semua sudah diperintah oleh atasan.Banyak kasus-kasus peyalahan penggunaan senjata api di jajaran kepolisian. Oleh karen aitu, untuk meminimalisirnya, sebelum anggota polisi diberikan senjata api wajib melakukan psikotes. Apabila ada kegiatan, seperti Pemilukada Bengkayang lalu saat penyerahan surat suara dari Kecamatan Lumar menuju KPU Bumi Sebalo, anggotanya dipinjamkan senjata laras panjang, kemudian setelah selesai senjata tersebut di kembalikan. Ia menjelaskan, penilaian dalam psikotes mencakup stabilitas emosi, pengendalian diri, pengambilan keputusan, daya tahan diri dan ketelitian. Anggota polisi yang mengikuti tes adalah yang berpangkat brigadir ke atas dari berbagai satuan baik reskrim, narkoba maupun SPK. Psikotes itu dilakukan sebagai rangkaian registrasi ulang kelayakan anggota polisi untuk memegang senpi setelah sebelumnya dilakukan penarikan senpi dan uji keahlian menembak. Ada empat kriteria hasil psikotes, yaitu layak memegang senpi, ada kelainan dan kekurangan sehingga dipantau atasan, ada kekurangan sehingga senpi dibawa saat tugas dan yang tidak boleh memegang senpi. (cah)

Kurang Diperhatikan, Daerah Perbatasan Tertinggal

BENGKAYANG. Kawasan perbatasan antar negara di Kalbar masuk dalam kategori daerah tertinggal terutama di Kecamatan Siding dan Jagoi Babang. Ketertinggalan ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah, dimana kebijakan pembangunan selama ini lebih mengarah kepada kawasan yang padat penduduk dan mudah difungsikan hanya sebagai sabuk keamanan. Kondisi demikian menyebabkan sebagian besar desa di sepanjang perbatasan sulit dijangkau atau terisolir dan secara umum menikmati infrastruktur dasar yang sangat terbatas. Egarius, Anggota DPRD Bengkayang mengatakan, kawasan perbatasan Indonesia khususnya di perbatasan Kalimantan Barat dengan Negara Bagian Serawak Malaysia masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Apalagi jika dibandingkan dengan kondisi perbatasan di sepanjang wilayah negara tetangga Malaysia, sungguh sangat kontras perbedaannya hingga saat ini. “Belum ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan dengan negara tetangga merupakan wilayah yang secara khusus perlu diperhatikan,” tegas Legislator dari Partai Demokrat ini kepada Equator ditemui diruang kerjanya, belum lama ini. Wakil rakyat dari Dapil III ini menjelaskan sengan spesifikasi dan nilai trategis kawasan perbatasan, Pemerintah Daerah memerlukan kewenangan yang besar untuk dapat mengembangkan kawasan perbatasan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di era otonomi daerah saat ini. Selama ini, tanggungjawab pengelolaan wilayah perbatasan hanya bersifat koordinatif antar-lembaga pemerintah departemen dan non departemen, tanpa ada sebuah bertanggungjawab melakukan manajemen perbatasan dari tingkat pusat hingga daerah. Selama beberapa puluh tahun kebelakang masalah perbatasan masih belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah,dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum. Kejahatan di perbatasan (border crime) seperti penyelundupan kayu, barang,dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, terorisme, serta penetrasi ideologi asing telah mengganggu kedaulatan serta stabilitas keamanan diperbatasan negara. “Selama ini, kawasan perbatasan Indonesia terutama di Kecamatan Siding dan Jagoi Babang hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar negara, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam mengelola perbatasan hanya pada pendekatan keamanan. Padahal, di beberapa negara tetangga, misalnya Malaysia, telah menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan secara berdampingan pada pengembangan wilayah perbatasannya,” terang Egarius. Dengan kondisi yang demikian sehingga pada level lokal permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada dikawasan perbatasan saaat ini hanya keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya kualitas SDM pada umumnya, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. “Kawasan perbatasan antar negara di Kalbar masuk dalam kategori daerah tertinggal terutama di Kecamatan Siding dan Jagoi Babang. Ketertinggalan ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah, dimana kebijakan pembangunan selama ini lebih mengarah kepada kawasan yang padat penduduk dan mudah difungsikan hanya sebagai sabuk keamanan. Kondisi demikian menyebabkan sebagian besar desa di sepanjang perbatasan sulit dijangkau atau terisolir dan secara umum menikmati infrastruktur dasar yang sangat terbatas, terutama di Kecamatan Siding tempat asal saya,” ungkap pria asal Desa Sungkung Kecamatan Siding ini. Macam mana mau berkembang dan investor swasta tertarik, dengan situasi dan kondisi seperti saat ini. sumberdaya alam yang demikian potensial belum dapat dikelola secara optimal karena tidak dapat dijangkau. Kesamaan budaya, adat, dan keturunan di kawasan perbatasan telah melahirkan kegiatan lintas batas tradisional, yang sebagian diantaranyabersifat ilegal dan sulit dicegah. Egarius mengakui, kegiatan lintas batas tradisional ini telah berlangsung lama dan pada awalnya didorong oleh kebutuhandan manfaat bersama bagi penduduk kedua negara di perbatasan. Hal ini dianggap wajar karena tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga mereka terisolir. Untuk memenuhi sembako saja susah payah menuju pasar terdekat sehingga memilih negeri jiran yang akses dan harganya murah dan cepat. Egarius menyayangkan, seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan lintas batas tradisional tersebut mulai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dari kedua negara untuk melakukan kegiatan ilegal, yaitu berupa transaksi dagang yang melebihi ketentuan atau bahkan berupa penyelundupan. Kegiatan ilegal ini khususnya dilakukan untuk jenis komoditi yang memiliki selisih harga relatif tinggi diantara kedua negara. Ironisnya,pelaku kegiatan ilegal ini sebagian besar justru penduduk yang berasal dari luar perbatasan. Kalaupun ada penduduk asli perbatasan terlibat umumnya memperoleh peran serta bagian keuntungan yang kecil. (cah)

Tamu Keluhkan Pelayanan Mess Pemda Bengkayang

BENGKAYANG. Sejak 2004 lalu, mess Pemda Bengkayang sudah berdiri, pergantian pucuk pimpinan pun silih berganti sampai saat ini. Namun, pelayanan masih berjalan ditempat. Banyak para tamu yang menginap di sana yang mengeluh terhadap pelayanan yang kurang memuaskan. Yanto, warga Kecamatan Ledo megatakan, dengan adanya mess Pemda Bengkayang yang ada di Jalan Perdana Pontianak membuat seluruh elemen masyarakat saat berada di ibu kota provinsi dapat menginap disana, walaupun harganya tergolong mahal dibandingkan menginap ditempat lain. Kami sebagai warga Kabupaten Bengkayang lebih memilih menginap di mess, apabila penuh baru mencari tempat penginapan yang lainnya. Kamar yang tersedia disana terbatas, walaupun pelayanannya tidak memuaskan, tetapi sebagai pilihan utama apabila ke Pontianak, ungkap yanto ditemui di Jalan Jerendeng AR, Bengkayang Senin (25/10). Yanto berharap, pemda Bengkayang pada umumnya, dan pihak pengelola pada khususnya secepatnya untuk meningkatkan pelayanan bagi para tamu yang menginap disana. Karena itu akan mempengaruhi imej Bumi Sebalo di Pontianak. Apabila pelayanannya kurang memuaskan, nama baik kabupaten kita yang akan tercemar. Ada beberapa item pelayanan di Mess Pemda Bengkayang dirasakan kurang, seperti tidak disediakannya air minum dan gelas di dalam kamar, susahnya mencari makanan bagi tamu yang tidak membawa kendaraan pribadi baik roda dua maupun empat. Ia mengakui, semalam menginap di mess Pemda Bengkayang dikenai biaya 100 ribu rupiah semalam. Untuk pemesanan kamar memang dapat melalui telepon, tetapi biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan pelayanan yang memuaskan. Pemkab Bumi Sebalo segera melakukan evaluasi dini. Bila perlu, membuat voting via sms atau melalui web site resmi kabupaten ini. Dimana isinya mempertanyakan kepada para tamu dalam pelayanan yang dilakukan pihak pengelola mess Pemda Bengkayang baik yang ada di Pontianak maupun di dalam kota Bengkayang, harap Yanto. Hal ini perlu dilakukan, karena untuk mengetahui apakah pelayanan yang diberikan oleh pengelola saat ini memuaskan atau tidak. Sekaligus melakukan evaluasi terhadap PNS dan tenaga honorer yang ada disana. (cah)

HUT DWP XI, Anggota Bekerja Sesuai Dengan Tupoksi Dan Profesional

BENGKAYANG. Tidak terasa sudah 11 tahun usia DWP Kabupaten Bengkayang. Sudah banyak kegiatan yang dilakukan organisasi istri PNS ini untuk para anggotanya. Menyongsing usia yang makin bertambah, kegiatan nyata DWP dapat menyentuh ke golongan bawah baru beranjak ke atas. Anggota DWP Kabupaten Bengkayang bekerja sesuai dengan tupoksi dan profesional. Dra Anastasia Maria Anyim, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bengkayang mengatakan, hari ini (besok, Red) tepatnya 13 Desember DWP Bumi Sebalo merayakan ulang tahun yang ke 11. Untuk tahun ini tema yang diambil ialah Dharma Wanita Persatuan bersinergi dengan mitra kerja menjadi inspirasi pembaharuan. “Kedepan, kegiatan nyata DWP dapat menyentuh ke golongan bawah baru beranjak ke atas. Kita utamakan untuk meningkatkan kesejahteraan istri PNS yang golongan rendah seperti satu dan dua. Karena golongan III sudah pasti mampu dan tidak dibantu masih bisa sejahtera,” terang Maria yang juga Kepala Kantor Perpusda Bengkayang di Aula III Lantai V Kantor Bupati Bnegkayang, Senin (13/12). Istri Drs Kristianus Anyim Msi menjelaskan, selama ini kegiatan nyata dilapangan yang dilakukan oleh DWP ialah membantu anggota yang sakit dan anak-anaknya yang kurang mampu dari orangtuanya yang PNS untuk menyekolahkan kejenjang perguruan tinggi dan diberikan beasiswa dan disekolahkan Pemda Bumi Sebalo. Karena kami bekerjasama dengan pemkab. Selama 2010 ini, sudah empat orang anggota yang dibantu, yakni masing-masing dua orang dari Kecamatan Seluas dan Jagoi Babang. 2011 mendatang, akan membnatu anggota DWP di tiga kecamatan, yakni Bengkayang, Monterado, dan Samalantan. Kami hanya membantu memberikan sembako dan uang tunai sealakadarnya. Bantuan yang kami berikan ini secara bergilir di setiap kecamatan. Kecamatan yang telah diberikan bantuan tidak akan mendapat bantuan lagi dari DWP. Sedangkan untuk 12 kecamatan lainnya agenda 2012 dan tahun berikutnya. “Anggota DWP Kabupaten Bengkayang lebih giat lagi fokus ke organsiasi sesuai dengan seksi-seksinya masing-masing. Bekerjalah sesuai dengan tupoksi dan profesional. Baik yang ada di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial,”sarannya. Ditambahkan Merry Sutahan Ketua Panitia HUT DWP Kabupaten Bengkayang ke-XI. Ia menjelaskan, sebanyak 262 undnagan disebarkan dan hanya kurang lebih 150 orang yang hadir. Memperingati ulang tahun organisasi kami, telah melakukan beberapa perlombaan seperti pidato dan buat nasi tumpeng dari tanggal 6-13 Desember 2010. “Rabu (8/12) lalu kami melakukan anjangsana ke Kecamatan Jagoi babang dan Seluas. Jumat (10/12), melaksanakan donor darah dan bekerjasama dengan Dinkes Bengkayang. Kamis (16/12) mendatang, bekerjasama dengan Dishutbung akan menyelenggarakan kegiatan tanam pohon mangrove di Karimunting Kecamatan Sungai raya Kepulauan,” beber Merry. (cah)

Menkominfo Resmikan 14 desa informasi

Sembiring: Masyarakat perbatasan cerdas dan memajukan pembangunan perekonomian BENGKAYANG. Menkominfo meresmikan 14 desa informasi secara serentak yang dipusatkan di Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Tifatul Sembiring, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) RI, mengatakan program Desa Informasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses informasi dan telekomunikasi warga masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terluar dan perbatasan. "Dengan Desa Informasi ini diharapkan dapat semakin mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pembangunan perekonomian warga masyarakat yang berada di wilayah-wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi," ujar Tifatul kepada Equator di Jagoi Babang, Sabtu (11/12). Sembiring menjelaskan, Desa Informasi ini merupakan program Kementerian Kominfo yang difokuskan pada pembangunan fasilitas telekomunikasi dan informatika di desa-desa terpencil khususnya yang berada di wilayah-wilayah perbatasan RI dengan negara-negara tetangga. Sejak dicanangkan pada 2009 yang lalu, Kementerian Kominfo menargetkan pelaksanaan 500 Desa Informasi hingga tahun 2014. Dalam peresmian di Desa Jagoi ini, Kementerian Kominfo juga sekaligus meresmikan 14 lokasi Desa Informasi yang terletak di berbagai wilayah perbatasan RI. Peresmian di Desa Jagoi ini sekaligus menandai telah diluncurkannya 14 Desa Informasi lainnya, yang terdiri dari lima desa di Provinsi Kalimantan Barat, empat desa di Kalimantan Timur, satu desa di Kepulauan Riau, satu desa di Nusa Tenggara Timur, satu desa di Sulawesi Utara, satu desa di Papua, dan satu desa di Maluku Utara. Sementara di Kalbar sendiri ada lima Desa Informasi yang akan diresmikan oleh Menkominfo, di antaranya Desa Informasi di Desa Senaning, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang; kemudian Desa Nibong, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas; Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu; dan Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Desa informasi lainnya yang juga diresmikan secara simbolis oleh Menkominfo, yakni empat desa di Provinsi Kalimantann Timur, yaitu Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan; Desa Liang Butan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan; Desa Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau. Kemudian desa informasi di Desa Tanjung, Kecamatan Bungutan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Desa Lenganeng, Kecamatan Tabukan Timur, Kabupaten Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Sota, Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, serta Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten P Morotai, Provinsi Maluku Utara. Desa Jagoi, adalah desa yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia Timur (Sarawak), untuk menuju ke desa itu memerlukan waktu tempuh sekitar delapan jam perjalanan darat, dari Pontianak - ibu kota Kabupaten Bengkayang enam jam perjalanan, kemudian masih membutuhkan waktu dua jam ke Desa Jagoi Babang. Siaran televisi dan radio di desa tersebut lebih didominasi dari Malaysia karena lokasi desa itu sangat dekat dengan negara tetangga itu. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengucapkan, terimakasihnya atas dipilihnya Desa Jagoi sebagai pusat peresmian desa informasi dari 13 desa lainnya. Dalam hal ini, suatu kebanggaan bagi pemda dan masyarakat Bumi Sebalo. Selama ini masyarakat Jagoi atau perbatasan hanya mendengar dan melihat informasi dari negara tetangga "Kami berharap dengan diresmikannya desa informasi di Bengkayang bisa menjadi jembatan penghubung kesenjangan informasi dan komunikasi yang saat ini terjadi. Mudah-mudahan kehadiran desa informasi, masyarakat kami bisa menyaksikan perkembangan negaranya sendiri," kata Gidot. Turut hadir dalam peresmian tersebut, antara lain Direktur Utama MNC SkyVision (Indovision) Rudy Tanoesoedibjo, Dirjen Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informasi Kementerian Kominfo Bambang Subijantoro, dan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot beserta Kepala SKPD Bumi Sebalo. Saat acara berlangsung, Jagoi Babang di guyur hujan lebat. Sembiring datang ke Jagoi menggunakan helikopter milik Polda Kalbar sebanyak dua buah. (cah)

Sekolah Pedalaman Minim, Perkotaan Penumpukan Guru

BENGKAYANG. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tingkat SMP/MTs Bengkayang, Gustian Andiwinata SPd MM mengatakan, Pemda Bengkayang dalam hal ini Dinas Pendidikan diharapkan mampu mengambil keputusan yang bijak terkait permasalahan pendidikan yang ada didaerah ini, terutamanya mengenai ketersediaan tenaga guru didaerah pedalaman. “Kondisi yang terjadi saat ini, masih banyak sekolah didaerah pedalaman maupun perbatasan yang kekurangan tenaga pengajar (guru), khususnya yang berstatus PNS. Dinas Pendidikan harus bijak melihat kondisi ketersediaan guru pada sekolah-sekolah yang berada didaerah pedalaman maupun perbatasan, dimana guru-guru yang berstatus PNS sangat minim,” terang Gustian kepada Equator dikediamannya di Dusun Pereges Desa Seluas, Sabtu (11/12). Padahal, untuk tingkat SMP, ketersediaan guru harus disesuaikan dengan bidang studi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Dari lima orang guru berstatus PNS ini, tiga diantaranya merupakan guru bidang studi Matematika, masing-masing seorang guru Bahasa Inggris dan IPS. Sementara bidang studi IPA dan Bahasa Indonesia yang turut di-UAN-kan tak dimiliki. “Kondisi ini ini tidak terlepas dari adanya penumpukkan guru (PNS) didaerah perkotaan. Menutupi saya melakukan kebijakan mengenai permasalahan guru pada sekolah yang dipimpin saya, dengan memberdayakan 11 tenaga guru honor masing-masing bidang studi dan dua orang tenaga Tata Usaha (TU) honorer. Dimana 13 tenaga honor tersebut pembiayaannya dibebankan pada dana BOS yang diperoleh sekolahnya,” tegas Kepsek SMP Negeri 3 Seluas ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siding Matius Van Basten SPd mengatakan, jumlah tenaga pengajar yang ada di tempat kerjaya sebanyak tujuh orang guru dan satu TU. Tiga PNS termasuk dirinya, dan empatnya tenaga honorer. “Setiap guru merangkap dua mata pelajaran, bahkan ada yang tiga. Adapun PNS yang ada hanya berlatar belakang guru Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Mau tidak mau, demi menjalankan tugas Negara dan mencukupi jumlah jam mengajar wajib bagi PNS sebanyak 24 jam dalam seminggu,” aku bapak satu anak ini ditemui di Jalan Sanggau Ledo, Minggu (12/12). Sementara itu, guru SMP Negeri Seluas yang tidak mau disebutkan namanya mengungkapkan, di sekolah ia bertugas terjadi kekurangan guru, sehingga mereka bermusyawarah untuk mengajar mata pelajaran yang bukan basicnya. “Hal ini kami lakukan demi kecerdasan peserta didik kami. Walaupun memperkosa otak untuk memahami mata pelajaran yang bukan basic, demi mengabdi kepada nusa dan bangsa kami rela,” tegas bapak berkulit sawo matang dan berambut ikal ini, kemarin. (cah)

Rusak Lingkungan Hidup, Denda Tiga Milyar

BENGKAYANG. Niko Prangkas, Ketua LSM Bina LIngkungan Hidup Borneo Kabupaten Bengkayang mengatakan, saat ini semakin maraknya kegiatan pertambangan ilegal di Bumi Sebalo. Selain Dompeng, banyak galian C yang ada di Bengkayang tidak memiliki ijin dari Pemkab sehingga merusak lingkungan hidup. “Parahnya, kini kawasan Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh telah masuk pertambangan ilegal yang lebih dikenal dengan glondong. Ratusan set mesin glondong beroperasi disana tetapi tidak pernah di sentuh oleh aparat yang berwenang,” tegas Niko kepada Equator ditemui dikediamannya di Jalan Basuki Rachmat, Kamis (9/12). Niko mengungkapkan, kegiatan penambang emas ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab di kawasan hutan lindung tersebut telah lama berlangsung. Padahal tidak dapat dipungkiri, kegiatan tersebut telah melanggar hukum. Ia menyarankan, seharusnya aparat hukum segera menindak tegas oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah merusak lingkungan hidup. Jangan hanya dompeng dan galian C saja ditindak, tetapi glondong juga harus ditindak tegas. “Glondong sudah nyata-nyata melakukan penambangan di wilayah hutan lindung dan melanggar hukum, tetapi tidak ada ketegasan dari yang berwajib. Sedangkan dompeng yang notabene pemiliknya hanya memiliki modal kecil dirazia. Ini terkesan tebang pilih dalam mengegakkan hukum,” tandasnya. Terkait kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan di dalam hutan lindung gunung pandan puloh yang hanya berjarak lima kilo meter dari Ibu kota kabupaten, Heru Pujiono, SKM MKM, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang menjelaskan, berdasarkan UU Np 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 69 ayat 1 huruf a, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau pengerusakan lingkungan hidup. “Ancaman pidananya, sesuai dengan Pasal 98 ayat 1, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, air, air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun. Dan denda paling sedikit tiga milyar rupiah dan paling banyak 10 milyar,” jelas Heru ditemui diruang kerjanya, kemarin. Heru melanjutkan, apabila memang benar ada kegiatan penambangan ilegal di dalam kawasan hutan lindung Gunung Pandan Puloh, masyarakat segera melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada pihak berwajib, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi perlu diingat, pelapor harus mengetahui lebih jauh, apakah wilayah pertambangan ilegal tersebut masuk Kabupaten Bengkayang atau kabupaten lain. Heru kembali menjelaskan, kita harus belajar pengalaman dari daerah lain. Banyak terjadi bencana alam yang diakibatkan pengerusakan lingkungan hidup. Beberapa bulan lalu, terjadi banjir bandang di kota Bengkayang. Masyarakat Bumi Sebalo sudah heboh. Itu tidak seberapa parahnya seperti daerah lain. Oleh karena itu, jangan sampai Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh di rusak. Daerah tersebut sangat bermanfaat besar bagi warga yang ada di kota Bengkayang. Selain merupakan hulunya DAS Sebalo, juga statusnya sebagai hutan lindung. “Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup terutama Hutan Lindung Gunung Pandan Puloh yang merupakan sumber mata air warga Bengkayang. Bagi yang melakukan pertambangan didaerah hutan lindung kembalilah kejalan yang benar. Karena secara tidak langsung telah memberikan ancaman kepada masyarakat di sekitarnya. Jika bukan kita, siap lagi yang akan menyelamatkannya,” ajaknya. Heru memprediksikan, apabila sejak dini kegiatan pengerusakan lingkungan hidup di wilayah hutan lindung tersebut tidak di cegah, dimasa yang akan datang, apabila hujan deras gunung tersebut akan hancur dan akan terjadi banjir bandang yang lebih dahsyat lagi. Kota Bengkayang akan diterjang dan tenggelam. Yang rugi ialah masyarakat yang tinggal disekitar DAS Sebalo, bukan investor atau penyandang dana pertambangan ilegal. (cah)

Masuk Pos Badau, Pulang lewat Jagoi Babang

Obaja:Rombongan Borneo Dayak cultural dan Sport Development Committee Sarawak Malaysia Singgah ke Bengkayang BENGKAYANG. Para Rombongan Borneo Dayak cultural dan Sport Development Committee Sarawak Malaysia disambut oleh Asisten III Setda Kabupaten Bengkayang dan kepala SKPD, anggota DPRD Bumi Sebalo, dan tokoh Adat Dayak. Beberapa rombongan sangat puas dengan pelayanan yang disungguhkan Pemda Bumi Sebalo. Dato Sri Edmund Langgu, Ketua Rombongan Borneo Dayak cultural dan Sport Development Committee Sarawak Malaysia dalam bahasa dayak Iban yang diterjemahkan oleh Obaja, Asisten III Setda Bengkayang menjelaskan, kedatangannya dalam rangka safari dengan sejumlah mobil merupakan program kerjasama SESEK MALINDO, dimaan masuk ke Indoensia melalui Pos Imigran Lubuk Hantu-Nangga Badau dengan route Lubok Antu, Lanjak, Sungai Utik, Putus Sibau, Sintang, Pontianak, BengkayangSerikin, Kucing. “Kegiatan ini untukmeningkatkan hubungan baik antar negara bertetangga dan dapat juga sebagai sarana promosi kebudayaaan dan pariwisata yang ada di Kalbar,” kata mantan Timbalan Menteri Pertanian Malaysia, kemarin. Ditambahkan, Mathew Benson Ak Mounsey, Vice President (Wakil Ketua) DAM (Dayak Association Miri) mengatakan, sebanyak 76 orang dan 22 buah mobil dari Sarawak Malaysia melakukan safari Borneo Dayak Cultural dan Sport Development Commite Serawak di Kalbar selama seminggu. “Tujuan kami berkunjung ke Kalbar ialah untuk mempelajari budaya lama dayak. Dimana saat ini di Malaysia terutama adat dan budaya dayaknya telah lama tidak kelihatan dan tidak terpelihara seperti di sini yang selalu melestarikannya,” jelas Mathew kepada Equator di Hotel Lala Golden Bengkayang, Jumat (10/12). Mathew menjelaskan, semua ritual dayak yang dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Pontianak, dan Bengkayang tidak jauh beda dengan nenek moyang kami di Malaysia. Kita orang dayak semuanya serumpun, walau beda negara. Rombongan mulai masuk daerah Kalbar melalui Badau dan kembali melalui Jagoi Babang. Dalam rombongan, ikut serta juga penulis asal malaysia sebanyak dua orang dan wartawan Radio RTM yang sering bercerita tentang adat budaya dayak di Kalbar. “Masyarakat Malaysia berpikir cerita yang dipublikasikan lewat radio RTM hanya reka saja, saya juga dulunya beranggapan begitu. Tetapi semuanya memang nyata dan benar, bukan reka belaka,” beber bapak berbadan gempal dan berkulit sawo matang ini, kemarin. Hasil dari kegiatan ini, akan kami musyawarahkan dan kembali melestarikan adat budaya dayak di negara kami yang selama ini tidak lagi dilakukan ritual adatnya dan kelestariannya. Ini pertama kalinya Mathew datang ke Bumi Sebalo. Rombongan juga menyerahkan bnatuan dua kursi roda untuk Hospital. Ia mengungkapkan, masyarakat dayak di Malaysia sudah banyak tidak lagi mempraktekkan apa yang diperbuat oleh orang dayak yang ada di Kalbar. Dan Mathew sependapat dengan nenek moyangkan yang mengatakan asal dayak dari Sungai Kapuas. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Petrus Diaz menjelaskan, para rombongan akan dituntun sampai ke Kecamatan Jagoi Babang dimana berbatasan langsung dengan Serikin Serawak malaysia. “Rombongan menggunakan kendaraan roda empat yang double gardan karena wilayah yang mereka lalui jalannya rusak berat. Sama halnya dengan jalan provinsi menuju Serikin,” kata bapak berkumis dan berkacamata putih ini. (cah)

PKK Bengkayang Bantu Pengrajin di Lima Kecamatan.

BENGKAYANG. Seselia Ones, Sekretaris PKK Kabupaten Bengkayang mengatakan, seiring banyaknya pergantian kepengurusan di tubuh PKK, maka diadakannya kegiatan pelatihan pengelolaan program dan penyuluhan pemberdayaan kesejahteraan keluarga bagi TP PKK Kabupaten dan Kecamatan selama dua hari di Kantor Bupati Bengkayang. “Tujuan kegiatan ini ialah untuk memberikan pelatihan kepada anggota baru supaya mereka mengetahui apa tugas dan kewajiban mereka sebagai pengurus. Narasumbernya dari Provinsi sebnayak lima orang,” terang Seselia kepadqa Equator di Aula I Lantai II, Jumat (10/12). Seselia menjelaskan, peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 48 orang, yakni 17 pengurus kecamatan , 17 sekretaris di kecamatan, dan PKK kabupaten sebnayak 14 orang. Dengan diadakan kegiatan ini diharapkan para pengurus dapat mengabdikan diri kepada masyarakat sesuai bidang-bidangnya dan bekerjasama dengan instansi terkait. Para pengurus baru wajib dilatih, supaya mereka sama dengan yang lainnya. Apabila mereka terjun kemasyarakat, dapat membina warga di sekitar tempat tinggalnya. Ones merasa tidak mampu menyampaikan materi kepada peserta, oleh karena itu ia meminta tolong kepada PKK Kalbar menyampaikan materi sesuai dengan bidang-bidangnya. Semenjak 10 Agustus lalu hingga sekarang, sudah beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Bengkayang. Dan saat ini baru lima kecamatan yang dapat dirangkul untuk mengembangkan produk pada masing-masing kecamatan seperti Lumar, Seluas, Jagoi Babang, Sungai Raya Kepulauan, dan Sanggau Ledo. “Beberapa waktu lalu kami ke Lemukutan Kecamatan Sungai Raya Kepuluan untuk membantu pengrajin disana. Mereka membuat manisan rumput laut dan pala. Selama ini mereka kesulitan untuk memasarkannya. Oleh karena itu, kami memfasilitasi mereka dengan membelinya dan menjualnya kembali dengan maksud produk mereka dapat lebih dikenal oleh masyarakat di luar Kabupaten Bengkayang,” jelasnya. Ones melanjutkan, di Sungai Keran juga memiliki potensi, yakni amplang ikan tenggiri. Menurut penjelasan pengrajin, mereka kewalahan dalam mendapatkan bahan bakunya sehingga banyak pesanan yang tidak dapat dipenuhi. Ini merupakan potensi besar untuk meningkatkan PAD Bumi Sebalo sekalian mempromosikan produk unggulan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Sedangkan untuk Kecamatan Lumar, difokuskan produksi tahu dan tempe. Kecamatan Seluas dikembangkan Juah (Orang Dayak Bakati sebutnya Basek), bidai untuk buat alas meja, dan bubu (Orang Dayak Bakati sebut: jo) untuk nangkap ikan di sungai kecil atau parit, tetapi dalam bentuk kecil untuk souvenir. Untuk Kecamatan Jagoi Babang, bidai dan tas yang dianyam. Untuk bidainya tidak jauh beda dengan Seluas. Lain halnya Kecamatan Sanggau Ledo, akan dikembangkan budidaya jamur merang. “Dengan adanya produk unggulan disetiap kecamatan, akan meningkatkan kesejahteraan pengrajin dan menciptakan lapangan kerja bagi pengrajin yang alasan klasiknya susah untuk memasarkan produknya. Bila perlu, mencari bapak angkat kepada pengrajin tersebut supaya usahanya makin berkembang,” kata Ones. (cah)

NAPI Rutan Kelas II B Bengkayang Meninggal

Deni: Saat sembahyang di rumah orang tuanya, sempat mengeluarkan air mata dan lendir dari mulut BENGKAYANG. Apabila kasus sebelumnya sudah dua kali Napi (nara pidana) Rutan Kelas II B Bengkayang berhasil melarikan diri dan sampai kini masih belum ditemui. Kini satu penghuni Rutan menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke RSUD Bengkayang karena sakit. Kapolres Bengkayang, AKBP Mosyan Nimitch SIK mengatakan, memang benar pada Senin (6/12) seorang Nara Pidana Rutan Kelas IIB Bengkayang atas nama Herkulanus Bembo, 22, anak Engges beragama Khatolik, pekerjaan Tani, Suku dayak, beralamat Dusun Sujah Desa Sahan, Kecamatan Seluas meninggal dunia karena sakit. “Bembo di hukum karena kasus 363 (Curi Uang), dan di vonis hukuman selama satu tahun oleh Pengadilan Negeri Bumi Sebalo. Ia baru menjalani hukuman empat bulan penjara, sisa delapan bulan lagi,” terang orang nomor satu baju cokelat di Polres Bengkayang via telepon seluler, Selasa (7/12). Saat awak koran ini menanyakan mengenai hasil visum NAPI tersebut, Nimitch mengarahkan untuk berkoordinasi dengan RSUD Bengkayang. Awak koran Equator dilapangan segera meluncur ke rumah sakit untuk mengetahui hasil visum tersebut. Dari beberapa perawat yang bertugas di IGD (Instalasi Unit Darurat) RSUD Bengkayang saat di tanya oleh Equator , mengakui bahwa ada nama pasien Hekulanus Bembo datang tetapi tidak lagi bernyawa. Kemungkinan, ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari salah satu perawat IGD RSUD Bengkayang yang tidak mau disebutkan namanya menjelaskan, untuk rekam medis pasien tidak dimiliki oleh mereka. Semuanya ada di Rutan Kelas II B Bengkayang. Karena yang berwenang untuk menyimpannya adalah mereka. Sedangkan hasil visum telah di ambil oleh pihak kepolisian. “Sabtu (4/12) lalu, Bembo dirujuk kesini, dan semingggu sebelumnya juga pernah masuk IGD. Ia memang sering sakit-sakitan,” aku perawat berkulit putih dan berambut panjang kepada Equator di ruang IGD, kemarin. Meninggalnya Napi atas nama Herkulanus Bembo yang merupakan tanggungjawab Rutan Kelas II B Bengkayang membuat gempar masyarakat Bumi Sebalo. Simpang siurnya penyebab kematian napi tersebut di tengah-tengah warga Bengkayang masih mengalir deras. Berhubung hari libur, instansi terkait yang mengurusi masalah ini tidak dapat ditemui oleh Equator dilapangan. Sementara itu, Deni abang sepupu Bembo menemui Equator di Kantor Bupati Bengkayang mengungkapkan, kematian adik sepupunya itu tidak wajar, selaku pihak keluarga masih menyangsikan keterangan dari pihak selama ini yang mengatakan Bembo meninggal karena sakit. “Apabila memang Bembo meninggal karena sakit, kenapa telinga kanannya mengeluarkan darah dan di bawah telinga kanannya lebam sampai berwarna biru. Ini nyata-nyata tidak wajar, dan kami mempertanyakan hal ini untuk mencari keadilan,” tanya Deni dengan raut sedih, kemarin. Deni menjelaskan, pada Minggu ((5/12), Petrus adiknya Bembo menjengguk ke Rutan Kelas II B Bengkayang, untuk mengantar buah timun dan sayur pucuk timun yang di pesan Bembo, karena ia pegen makan. Setibanya di rutan, penjaga tidak memperbolehkan Petrus melihat Bembo walau mengintip dari luar. Gayus saja yang korupsi uang negara bermilyaran rupiah dapat dengan mudahnya keluar masuk penjara. Mentang-mentang rakyat kecil dan tidak memiliki kekuasaan, pihak Rutan memperlakukan ini kepada masyarakat kecil. Kematian Bembo akan di usut tuntas oleh keluarganya. “Anehnya, saat mayat Bembo disembahyangkan dirumah orang tuanya sekitar pukul 13.00 Hari Selasa (7/12) sebelum di kuburkan, keluar air mata Bembo kiri dan kanan serta lendir dari mulutnya. Paman saya langsung mengusap dengan tisu dari RSUD Bengkayang,” aku bapak berambut ikal dan berkulit sawo matang ini. Kejanggalan-kejanggalan ini menurut logika tidak mungkin terjadi, kenapa orang yang sudah mati dapat mengeluarkan air mata. Deni melanjutkan, besok (hari ini, Red) para pengurus desa dan adat serta tokoh masyarakat Kecamatan Seluas akan menemui Polsek Lumar dan Rutan untuk mendapatkan kejelasan mengenai kematian Bembo. (cah)

Dekranasda Bengkayang Gelar Pasar Murah

BENGKAYANG. Menyambut hari raya umat kristiani di Kabupaten Bengkayang, beberapa instansi Pemda Bumi Sebalo melakukan kegiatan yang di fokuskan di Kecamatan Seluas. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bengkayang menggelar pasar murah. Kadis Perindag Kabupaten Bengkayang, M. Syarief Rahman mengatakan, menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru kali ini, Dekranasda Bengkayang bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bengkayang, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan mengadakan pasar murah di Kecamatan Seluas. "Pasar murah tersebut diadakan, Sabtu (11/12) ini dan dipusatkan di SMAN 1 Kecamatan Seluas. Pasar murah itu diselenggarakan sebagai salah satu upaya menanggulangi adanya kenaikan harga sembako menjelang hari raya tersebut. Disebutkannya, pada saat pasar Murah pihaknya akan membagikan 500 paket sembako dengan nilai Rp.110 ribu namun akan dijual dengan harga Rp.50 ribu.," terang Syarief kepada Equator di ruang kerjanya, Kamis (9/12). syarief menjelaskan, setiap paket berisi masing-masing lima kilogram beras, Mentega satu Kg, Gula Pasir dua Kg, Sirup Marjan satu botol dan susu satu Kaleng.Selain mengadakan pasar murah, pada kesempatan itu juga akan diadakan pengobatan gratis, sunatan massal dari Dinkes dan IDI, penyuluhan bagi anak usia sekolah oleh Dinsosnakertrans. Sedangkan, Dinas Pertanian akan memberikan bantuan bibitkepada masyarakat Kecamatan Seluas, dan makan telur di Seluas (Makluas) bersama akan digelar disana. Ia berharap dengan diadakan pasar murah dan kegiatan sosial ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu. Terpisah, Syaiful, 29, Warga Dusun Pisang Desa Seluas menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bengkayang dengan diadakannya kegiatan ini. Ini merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat kurang mampu khususnya warga Kecamatan Seluas. “Alangkah baiknya, kegiatan ini selain diadakan di Seluas, juga di adakan di kecamatan lain, terutama daerah terisolir seperti Kecamatan Siding dan Lembah Bawang serta Suti Semarang. Dimana ketiga daerah ini akses jalannya masih belum memadai,” saran bapak berambut lurus dan bertahi lalat di kening di Jalan Sanggau Ledo, kemarin. (cah)

PODJ Inginkan Perbaikan Jalan

BENGKAYANG. Ratusan kepala keluarga menggantungkan dirinya pada ojek menuju Serikin Serawak Malaysia dari batas nol Jagoi Babang. Keuntungan para ojek dapat diraup hanya hari Jumat saja, selebihnya kadang tidak dapat uang. PODJ menginginkan jalan provinsi diperbaiki, walaupun perhatian pemerintah di bidang lainnya tidak diperhatikan. Masardi, 32, Ketua Harian PODJ (Persatuan Ojek Desa Jagoi) mengatakan, setiap hari Jumat di batas nol banyak tumpangan yang ingin menuju Serikin. Karena setiap malam sabtu dan minggu ada pasar tumpah di Serikin Kucing Malaysia. “Dari batas nol sampai Serikin dengan jarak 4,5 kilometer, perorang dan barang dikenai biaya 15 ringgit Malaysia atau 40 ribu rupiah. Dan pajak untuk masuk kas PODJ sebesar seribu rupiah. Anggota kami sebanyak 142 orang, dan yang aktif hanya 90 orang,” terang Masardi kepada Equator di pangkalan Ojek batas nol, Minggu (5/12). Ia menjelaskan, pedagang asal Indoensia setiap hari jumat membayar dengan rupiah, sedangkan hari sabtu dan minggu dengan ringgit Malaysia. Pada hari biasa (Senin-Kamis, dan Sabtu), sudah standby di pangkalan ojek jam 06.00 sampai 15.30. Apabila hari Jumat, kadang sampai pukul 03.00. “Kebanyak Pedagang yangmemakai jasa ojek berasal dari Pontianak, Pemangkat, Tebas, Sejangkung, dan Sambas. Para pengguna ojek datang ke batas nol di Jagoi Babang menggunakan kendaraan roda empat. Warga Kabupaten Bengkayang sedikit sekali, hanya membawa sayur dan bidai dengan kendaraan pribadi,” jelasnya. Saat awak koran ini menanyakan, apabila batas sudah di buka dengan resmi, apakah tidak mengganggu pekerjaan yang selama ini digeluti oleh mereka untuk menafkahi keluarga. “Kami belum tau apa yang akan kami lakukan, semuanya tergantung kepada kebijakan pemerintah”tegasnya. Ia mengungkapkan, pergantian pengurus setiap dua tahun seklai. Setiap anggota memiliki hak untuk memilih kepengurusan baru, tidak lama lagi akan diadakan pemilihan pengurus PODJ setelah Pilkades Jagoi Babang. Sementara itu, No Liu, 28, Warga Desa Jagoi Babang yang juga anggota PODJ, ia hanya dua hari sebagai ojek, yakni pada hari Jumat dan Minggu. Hari lainnya sebagai petani seperti noreh, dan bercocok tanam yang laku di jual di Serikin seperti jahe, kunyit, lada, dan cabe. “Selama ini, pemerintah baik pusat, provinsi, bahkan kabupaten tidak pernah memperhatikan mereka. Terutama bantuan untuk PODJ. Para pengojek tidak meminta lebih kepada pemerintah, mereka hanya meminta jalan diperbaiki dengan baik. “Selama ini, jalan diperbaiki tetapi dalam hitungan bulan sudah hancur lagi. Entah kapan baru bagus jalan di sini. Seharusnya pemerintah mengawasi para kontraktor yang mengerjakannya, yang merasakan ialah masyarakat disini, bukan pusat atau provinsi,” keluhnya. Walaupun daerah perbatasan selalu di anak-tirikan oleh pemerintah, tetapi warga di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia masih mencintai NKRI. Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan berpaling ke lain hati dan memilih WNM (Warga Negara Malaysia). Oleh karena itu, pemerintah segera melakukan perbaikan dan mengawasi segala program sampai ke lapangan, jangan hanya menerima laporan di atas meja saja. Pepatah mengatakan, “Lebih baik Terlambat, Dari Pada Tidak Sama Sekali”. (cah)

Bidai dan Nyobeng Dipatenkan Malaysia

BENGKAYANG. Banyak warisan adat budaya Indonesia yang beranekaragam dipatenkan oleh Malaysia, seperti gamelan, wayang kulit, makanan seperti tempoya dan lain-lainnya. Baru-baru ini, Malaysia wacanannya ingin patenkan Bidai dan Nyobeng. Pemerintah harus cepat bertindak. Sebastianus Darwis SE MM, Ketau DPRD Kabupaten Bengkayang mengatakan, terkait dengan dipatenkannya Bidai asal Jagoi Babang Malaysia dan akan dipatenkannya kembali Nyobeng asal Siding dan Jagoi Babang oleh negeri jiran, selaku tokoh masyarakat sangat disayangkan sekali pemerintah pusat tidak mengajukan protes kepada Malaysia. “Ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat. Karena Nyobeng merupakan potensi wisata dan rumah adat Baluk sudah di dirikan di TMII Jakarta. Pemerintah pusat melalui departemen pariwisata wajib mengajukan protes kepada Malaysia atas rencananya untuk patenkan Nyobeng warisan budaya Dayak Bidayuh dari Bengkayang,” saran Darwis di Hotel Lala Golden Bengkayang, belum lama ini. Terpisah, Attah Lazarus, 56, Pengerajin Bidai Asal Desa Seluas mengungkapkan, sangat disayangkan sekali bidai di patenkan oleh Malaysia. Sebagai WNI, kami sangat tersinggung dan marah bidai di patenkan oleh negeri jiran. “Kami hanya pengerajin, selaku wirausaha kami bekerja untuk mencari untung dan hasil kreasi kami dapat ditampung. Keunggulan Malaysia,pengusaha dapat menampung bidai dalam jumlah banyak, dan harga jual pun tinggi. Sedangkan di Indonesia, tidak ada penampung dan harga jualnya rendah,” ungkap Attah, Minggu (5/12). Attah yang juga Ketua Adat Desa Seluas menjelaskan, alasan utama mereka menjual bidai ke negeri jiran karena tidak ada penampung dan pasaran di Indoensia. Di negeri ini tidak ada yang beranimembeli bidai buatan pengrajin bidai dengan harga mahal dan jumlah besar. Seandainya ada pengusaha asal Indoensia yang berani membeli karya kami dan dalam jumlah besar, kamitidak akan jual ke Malaysia. Untuk bahan baku saja, kami harus membeli Rotan Saga Emas dari Kalimantan Tengah. Sedangkan Kulit Kayunya dari kecamatan lain diKabupaten Bnegkayang, bahkan luar kabupaten. Sementara itu, Acoi, 45, Warga Jagoi Babang sangat tersinggung sekali Bidai di Patenkan oleh pihak Malaysia. Ini menjadi pelajaranbagi pemerintah pusat untuk melestarikan adat budaya dan kreasi masyarakat di daerah perbatasan. “Pemerintah pusat dengan secepatnya melakukan tindakan atau kebijakan mengenai dipatenkannya Bidai buatan masyarakat perbatasan oleh Malaysia. Setiap hari sabtu, banyak pengerajin menjual bidainya ke Serikin dalam jumlah banyak,” beber Acoi ditemui di batas nol, kemarin. Accoi yang juga anggota PODJ (Persatuan Ojek Desa Jagoi) menjelaskan, ia sendiri biasanya mengojek bidai untuk dibawa ke Serikin, disana pengusahanya mampu membeli bidai dalam jumlah banyak. Tidak adanya penampung di Indonesia menjadi alasan masyarakat menjual ke Malaysia. Selain itu, harganya juga sangat menggiurkan seklai apabila menjual bidai di negeri jiran. Ditambahkan Gustian Andiwinata SPd MM, Ketua MKKS (Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah) Kabupaten Bengkayang, dipatenkannya bidai oleh Malaysia bukan salah negeri tersebut, yang disalahkan ialah pemerintah pusat. “Selama 65 tahun Indoensia merdeka, daerah perbatasan terutama di Kabupaten Bengkayang selalu dianak-tirikan. Setelah Bidai, wacananya Malaysia mau patenkan Nyobeng. Jangan sampai adat budaya Indonesia yang ada di Kabupaten Bengkayang pun di patenkan Malaysia, ini sangat merugikan RI,” keluh Gustian. Perlu diketahui, untuk kategori warisan obyek kebangsaan, sebagian besar didaftarkan akhir 2008 dan awal 2009. Warisan kebangsaan Malaysia yang didaftarkan pada 25 Desember 2008, antara lain nasi tumpeng, ketupat, air kelapa, tempoya, lemang, sate, dodol, bubur sum-sum, dan bubur kacang hijau. Padahal, tempoya dan lemang adalah makan khas dayak yang ada di Kabupaten Bengkayang. Tenun Sambas dan tikar bidai yang banyak dihasilkan perajin di kawasan perbatasan namun juga marak dijual di Sarawak, Malaysia. Perdagangan bebas ikut memicu maraknya penjualan hasil karya perajin Kalbar di negara tetangga. (cah)

Warga Bengkayang Banyak Belajar di Malaysia

BENGKAYANG. Selama dua hari, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bengkayang. Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. Saat malam ramah tamah yang dilaksanakan di Hotel Lala Golden, Gidot membeberkan generasi penerus kita banyak yang menuntut ilmu di Malaysia. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot SPd mengatakan, DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pusat masih terlalu jauh dari harapan untuk Bumi Sebalo, terutama DAK di bidang pendidikan. Padahal kabupaten ini butuh membangun ruang kelas, perpustakaan, rumah-rumah guru. Bila perlu, ada SMK Unggulan di wilayah perbatasan. Hal ini dipandang perlu, karena banyak warga Bumi Sebalo yang bersekolah di negeri jiran untuk menuntut ilmu. Sarana dan prasaran di Kucing Serawak Malaysia sangat menunjang. Seharusnya kita malu dengan mereka, sebagai beranda terdepan di Indonesia dalam hal pendidikan kita kalah jauh dengan Malaysia. “Saat ini banyak generasi penerus kita menuntut ilmu di Malaysia, apabila Kabupaten Bengkayang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, dapat saya prediksikan lima tahun mendatang masyarakat negeri jiran banyak bersekolah di Bengkayang,” tegasnya. Gidot mengeluh dengan perpustakaan yang kecil dan tidak cukup untuk ruangan membaca di SD negeri yang ada di wilayah kerjanya. Ruang yang sempit hanya untuk gudang buku saja. Ia berharap kepada Komisi X DPR RI, selain memperhatikan di bidang pendidikan, disetiap kampung ada lapangan sepakbola, dan GOR (Gedung OlahRaga) untuk Bumi Sebalo. “Hal ini dipandang perlu, selain untuk kegiatan pemuda di perkampungan supaya tidak melakukan sesuatu yang negative juga bermanfaat untuk helicopter mendarat apabila ada sesuatu yang darurat,” harap Gidot, Kamis (2/12). Dengan datangnya Komisi X DPR RI ke Bengkayang. Selain dapat membawa aspirasi dari Bumi Sebalo untuk diperhatikan pusat, juga sebagai bahan masukan kepada legislator yang berkunjung untuk melihat realita yang terjadi di daerah perbatasan yang ada di Bengkayang. Kepala Bappeda Bengkayang Drs Paulus Anwardi MSi mengungkapkan, dalam hal pembangunan di bidang pendidikan, Bumi Sebalo masih banyak kekurangannya. Kurangnya perhatian dari pemerintah pusat salah satu factor utama ketertinggalan dengan kabupaten lain yang ada di Kalbar. “Di Kecamatan Siding dan Jagoi Babang yang merupakan berbatasan langsung dengan Malaysia, belum memiliki Taman Kanak-Kanak dan SMA hanya Siding yang belum, Sedangkan Jagoi sudah ada. Untuk SD dan SMP sudah terpenuhi,” ungkap Paulus, kemarin. Sementara itu, Ir H Zulfadhli Ketua Rombongan Komisi X DPR RI menjelaskan mengenai SMK unggulan atau terpadu, Bupati Bengkayang dapat memberikan bahan kepada Komisi X DPR RI sebagai bahan laporan ke pusat untuk merealsiasikan SMK unggulan di Bumi Sebalo. Karena ada dana hibah dari luar negeri untuk pendidikan. Sedangkan pembangunan GOR, akan disampaikan kepada Menpora Andi kedatangan mereka ke Kabupaten Bengkayang ini dalam rangka kunjungan kerja yang merupakan penugasan oleh ketua Komisi X yang spesifik, hasilnya pasti ada tindaklanjutnya. Malarangeng. “Yang terpenting, berikan info yang secukupnya dan bahan yang lengkap ini sudah tepat waktunya, karena anggaran sudah ditetapkan tinggal menunggu rapat DIPA lagi. Kebanyakkan, pemerintah pusat tidak berpihak kepada daerah. Memang teknisnya begitu, jika tidak ada desakan dari DPR RI, tidak akan bisa terealisasikan,” beber legislator Partai Golkar asal Kalbar ini. “APBN 2011 sudah ditetapkansekarang tinggal membahas DIPA pada awal tahun depan. Sekarang kami sedang berjuang untuk masukan dari daerah-daerah. Supaya pendidikan di daerah perbatasan maju, sesuai dengan program pemerintah ialah untukmeningkatkan pendidikan di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil dan pulau terluar di Indoensia. Dari pantauan Equator dilapangan saat malam ramah tamah, hadir juga Wakil Bupati Bnegkayang Agustinis Naon S SOs, Ketua DPRD Bengkayang beserta anggota, unsure muspida lainnya, dan kepala Badan, Kantor, dan dinas menyambut kedatangan DPR RI dari Komisi X. Jumat (3/12) Komisi X DPR RI beserta rombongan akan meninjau langsung kondisi riil dilapangan yakni di Kecamatan Jagoi Babang untuk melihat infrastruktur di wilayah perbatasan dengan negeri jiran kita yakni Malaysia. (cah)

Malaysia Siap, Indonesia Lamban

BENGKAYANG. Sejak 2004 silam, Pemerintah Daerah Bnegkayang menginginkan dibukanya PPLB Jagoi Babang, namun sampai saat ini tidak ada kepastiannya. Kabupaten Sambas yang lambat, sudah terealisasikan. pemerintah pusat segera PPLB di Jagoi Babang dibangun insfratsrukturnya. Malaysia sudah siap buka tinggal menunggu kesiapan dari Indonesia, kabupaten masih menunggu pusat yang lamban mengenai hal ini. Sebastianus Darwis SE MM, Ketua DPRD Bengkayang menyarankan, border Jagoi Babang segera dibuka, apabila tidak dibuka maka tidak akan terkontrol kegiatan keluar masuk masyarakat disana. Dan ini merupakan bahan pemikiran kita bersama baik dari Pemda Bengkayang dan DPRD. “Oleh karena itu, pemerintah pusat segera PPLB di Jagoi Babang dibangun insfratsrukturnya. Malaysia sudah siap buka tinggal menunggu kesiapan dari Indonesia, kabupaten masih menunggu pusat yang lamban mengenai hal ini,” saran Legislator PDI Perjuangan Dapil II ini, di Hotel Lala Golden, Kamis (2/12). Darwis membeberkan, masih ada dua kecamatan yang ada di Bumi Sebalo yang masih terisolir, yakni Kecamatan Siding dan Suti Semarang. Hal ini dikarenakan, jalannya belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Keduanya kerupakan berbatasan langsung dengan Malaysia. Menyikapi yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Bengkayang, Ir H Zulfadhli Ketua Rombongan Komisi X DPR RI menjelaskan, Sebenarnya saya sudah muak, dengan setiap kali kunjungan kerja dari pusat menuju Entikong Kabupaten Sanggau Kapuas, setiap tahun kunjungan kesana tetapi hasilnya tidak nampak. “Saya sudah malu kesana, karena wilayah tersebut telah didatangi baik dari menteri, Kapolri, DPR, sampai presiden tetapi tidak ada perubahan. Mungkin malaikat baru dapat merubahnya kata orang-orang kalbar,” ungkap Legislator dari Partai Golkar ini. Ia menjelaskan, padahal daerah perbatasan bukan hanya Entikong, masih ada lima kabupaten yang ada di Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia yakni Bengkayang, Sambas, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Sintang. Yang lebih dekat dengan akses ke Kucing Serawak Malaysia adalah Bengkayang. “Saya tau persis, Bengkayang wilayah yang potensial untuk dikembangkan. Dengan SDA yang melimpah, dan hanya tinggal meningkatkan SDMnya, saya yakin Bumi Sebalo dapat bersaing dengan kabupaten lain yang saat ini minim perhatian dari pemerintah pusat,” kata Mantan Ketua DPRD Kalbar 2004-2009 ini.

APBD Terbatas, Gidot Ingatkan SKPD Untuk Proaktif

BENGKAYANG. Anggaran daerah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Ditambah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang terbatas, Gidot mengingatkan kepada para SKPD untuk proaktif mengusahakan sumber pendanaan lain. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot SPd mengatakan, rancangan (Kebijakan Umum APBD) KUA dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemda kemudian menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). “Rancangan PPAS disusun dengan terlebih dahulu menentukan skala prioritas untuk bidang urusan pemda, kemudian menentukan purutan program untuk masing-maisng urusan, dan selanjutnya menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program,” terang Gidot di ruang kerjanya, belum lama ini. Gidot menjelaskan, rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2011 ini, bagi kedua lembaga merupakan suatu catatan sejarah pemerintah tersendiri. Karena melrupakan pelaksanaan tahun pertama Bupati dan Wail Bupati Bnegkayang periode 2010-2015, sehingga program dan kegiatan yang dituangkan dalam KUA dan PPAS demi mencapai visi terwujudnya masyarakat Bumi Sebalo yang sejahtera, cerdas, sehat, beriman, demokratis, dan mandiri dalam keberagaman. Gidot mengajak seluruh pihak eksekutif dan legislatif untuk bersungguh-sungguh dan seksama membahas dokumen KUA dan PPAS, supaya dapat terjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung berdasarkan skala prioritas pembangunannya. Dalam KUA 2011, terdapat isu-isu dan masalah mendesak yang memerlukan penanganan melalaui berbagai upaya kongkrit, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, yang diarahkan bagi terciptanya stabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemda telah menetapkan target pencapaian kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas sesuai bidang urusan Pemkab yang telah diserahkan kepada daerah seperti 25 urusan wajib dan delapan urusan pilihan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yangluas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian, anggaran daerah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. “Memperhatikan ketersediaan pendanaan dalam APBD yang sangat terbatas, para kepala SKPD untuk proaktif mengusahakan sumber pendanaan lain seperti dekonsentrasi tugas pembantuan, optimalisasi dan lain-lain melalui pemprov maupun pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbaunya. Terpisah, H Mariadi SE MM anggota Komisi C DPRD Bengkayang mengungkapkan, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot sangat progresif untuk memajukan kabupaten ini, dan agresif untuk meningkatkan PAD Bumi Sebalo. Selain itu, beliau juga fokus dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan Gidot tidak menganut sistem perencanaan yang tidak terputus dalam pembangunan tetapi berkelanjutan. Semua program wajib diketahui oleh masyarakat, karena program ini akan nyambung antara pemda dan warga apabila ada keterbukaan. “Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, harus ada fungsi kontrol dari LSM, masyarakat, Media Massa, ini yang harus diperkuat. Tidak terlepas dari itu, untuk mencapai apa yang diinginkan untuk membangun Kabupaten Bengkayang lebih baik dari saat ini, harus di ikuti oleh bawahannya untuk menterjemahkan apa yang menjadi agenda Bupati Bengkayang,”saran Legislator PAN dari Dapil III ini, kemarin. (cah)

Proyek Multiyears Tak Terealsiasi, Mati Masyarakat Bengkayang

BENGKAYANG. Agustinus Naon S Sos Wakil Bupati Bengkayang mengatakan, berharap proyek multiyears untuk tahun 2010-2102 yang mencakup pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan dengan cara kontrak tahun jamak pada ruas jalan diantaranya, peningkatan jalan Sambas-Subah-Ledo sepanjang 4,2 km (Rp12.488,3 miliar) dan ada juga peningkatan jalan Sanggau Ledo-Seluas-Batas Serawak sepanjang 4,60 Km, dengan anggaran biaya Rp 6.478 miliar, dapat terealisasikan. “Apabila ini tidak teralisasikan, mati kita masyarakat Kabupaten Bengkayang. Selama ini, jalan tersebut rusak berat dan akses satu-satunya bagi warga untuk mobilitas keluar daerah,” ungkap Naon kepada Equator diruang kerjanya, Rabu (1/12). Sementara untuk pengawasan teknis 2010, peningkatan jalan Sambas-Subah-Sanggau Ledo I anggaran biaya Rp242.645 juta. Peningkatan jalan Sambas-Subah-Sanggau Ledo II Rp242.645 juta. Dan peningkatan jalan Sanggau Ledo-Seluas-Batas Serawak Rp242.942 juta. Ia berharap jalan tersebut segera dibangun. Karena masyarakat akan sulit meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan kondisi jalan yang rusak berat. Besarnya biaya atau ongkos yang dikeluarkan masyarakat untuk menjual hasil pertaniannya diakibatkan jalan yang rusak. Sementara itu, Akai, 27, Warga Desa Tebuah Marong Kecamatan Ledo mengungkapkan, rusaknya jalan provinsi di daerahnya membuat masyarakat kesulitan untuk menjual hasil pertaniannya baik menuju Sambas maupun Bengkayang. “Apabila musim hujan, jalan dipenuhi genangan air dan lumpur. Sedangkan musim kemarau, diselimuti debu. Harga sembako otomatis naik dikarenakan besarnya biaya angkut apabila belanja di warung. Mau belanja di Sambas atau Bengkayang takut barang-barang belanjaan rusak dan tercecer di jalan karena situasi jalan yang rusak parah,” keluh bapak dua anak ini ditemui di Jalan Jerendeng AR Bengkayang, kemarin. Ditambahkan Ucok, 32, sopir bus umum jurusan Pontianak-Seluas, ia mengeluh dengan banyaknya jalan yang rusak berat. Terutama pada jalan Sanggau Ledo-Seluas. Ia harus berhati-hati saat melalui lubang yang mengangga seperti kolam ikan. “Aku heran kenapa jalan provinsi kok seperti ini, tidak seperti akses jalan Pontianak-Anjungan yang mulus tanpa ada lubang yang mengangga. Pemerintah segera memperbaiki kondisi jalan ini, jangan lagi bertele-tele. Pengguna jalan seperti saya ini yang setiap hari lalu-lintas dijalan tersebut terkuras tenaganya, belum lagi ban bocor dikarenakan batu cadas di jalan yang berlubang. Pendapatan sehari tidak sebanding dengan perbaikan kendaraan karena situasi jalan seperti ini,” sarannya. (cah)

Workshop Pendidikan Pemilih Pemula, KPU Undang SMA/SMK Di Bengkayang

BENGKAYANG. Selama ini masyarakat banyak beranggapan pemilu atau tidak, sama saja. Dengan adanya workshop pendidikan pemilih pemula pada siswa-siswi, dapat berangapan pemilu sebagai sarana demokrasi dalam memilih pemimpin kedepan bukan hanya rutinitas. KPU mengudang delapan SMA/SMK baik negri maupun swasta yang ada di ibu kota Kabupaten Bengkayang. Ketua KPU Bengkayang, Eddy A SH mengatakan, hari ini (kemarin, Red) rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang berlangsung alot di Lala Golden. Dari 17 camat yang di undang,dua tidak hadir dan diwakilkan oleh Sekretaris Camat yakni Kecamatan Ledo dan Jagoi Babang. Sedangkan Kakan Kesbangpol-linmas, Kepala BPS tampak hadir dalam kegiatan ini hanya Kadisdisdukcapil berhalangan dikarenakan ikut kegiatan di Batam mengenai e-KTP. “Ada dua hasil rapat tadi, mengenai data pemilih, kedepan antara KPU dan Pemerintah Daerah Bengkayang terutama Disdukcapil harus saling berkoordinasi terlebih dahulu untuk mengeluarkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) untuk diumumkan ke publik. Sedangkan mengenai rekrutmen penyelengara pemilu di tingkat kecamatan, camat siap memfasilitasi proses penerimaan pendaftaran dan penggunaan aula kantor camat untuk calon-calon anggota PPK” terang Eddy usai rapat, Selasa (30/11). Eddy menjelaskan, kegiatan KPU bukan sampai disini saja, Rabu (1/12) akan dilanjutkan dengan workshop pendidikan pemilih pemula pada tempat yang sama. Sebanyak delapan SMA/SMK baik negeri maupun swasta sebagai perwakilan yang ada di ibu kota Bengkayang di undang untuk menghadiri acara ini. Masing-masing sekolah wajib mengutus enam siswa-siswinya. Adapun SMA yang diundang dalam kegiatan ini ialah SMA Negeri satu dua, dan tiga. SMA Swasta adalah SMA Shalom, Borneo dan Fransiskus Asisi. Serta SMK Negeri satu dan SMK PSD Bengkayang. “Kegiatan ini bertujuan menyampaikan kepada pemilih pemula mengenai pemahaman soal-soal pelaksanaan pemilu baik Pileg, Pilpres, maupun Peilukada. Selain itu mereka dapat memahami hak dan kewajiban dalam pemilu. Karena selama ini pemilih di Kabupaten Bengkayangdapat digolongkan menjadi tiga golongan yakni pemilih pragmatis, rasional dan emosional,” jelas bapak tiga anak ini, kemarin. Eddy menerangkan, pemilih pragmatis ialah orang memilih salah satu pemimpin karena diberi duit. Pemilih rasional adalah pemilih yang berdasarkan hati nuraninya yang benar dan berpengaruh bagi pemilih. Sedangkan pemilih emosional, memilih pemimpin karena masih keluarga, kerabat, teman suku, dan seagama. Kedepan, masyarakat Bengkayang dapat memilih pemimpin dengan cara rasional. Devisi Hukum KPU Bengkayang ini berharap setelah mengikuti kegiatan ini pemilih pemula dapat menjadi agen perubahan. Karena selama ini masyarakat banyak beranggapan pemilu atau tidak sama saja. Siswa-siswi dapat berangapan pemilu sebagai sarana demokrasi dalam memilih pemimpin kedepan bukan hanya rutinitas. (cah)

Tambahan Biaya Ditanggung Masyarakat, Subsidi Salah Arah Dan Formulasi

BENGKAYANG. berkaitan dengan adanya opini masyarakat yang menolak konversi minyak tanah ke elpiji sehubungan dengan sosialisasi yang disampaikan oleh pertamina maka pada prinsipnya kita menyambut baik rencana konversi tersebut karena hal tersebut merupakan salah satu kebijakan nasional yang patut didukung pelaksanannya didaerah. tambahan biaya ditanggung masyarakat, subsidi salah arah dan formulasi. Yakobus, Kabag Umum dan Protokol Setda Bengkayang mengatakan, mengingat perubahan bahan bakar tersebut bukan hanya berdampak pada efisiensi biaya subsidi yang ditanggung oleh negara tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku masyarakat. Hal ini perlu mendapat kajian yang lebih matang karena masyarakat kita terutama di Kabupaten Bengkayang baik dipedesaan maupun perkotaan dan terutama dipinggiran kota keberadaan minyak tanah bukan hanya sebagai bakar untuk kegiatan didapur tetapi juga sebagai satu satunya bahan bakar untuk penerangan dimalam hari. Ia menjelaskan, dalam menerapkan kebijakan konversi tersebut maka perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti Ketersediaan elpiji dan sistem pelayanan distribusi. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat sebagai bahan bakar elpiji sangat membantu kegiatan dalam rumah tangga, oleh karena itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu unit unit penyalur sehingga dapat dipastikan elpiji dapat diperoleh setiap saat dan disemua tempat yang terjangkau oleh masyarakat. “Mengingat bahwa penyebaran pemukiman penduduk sebagian besar berada didaerah pedesaan yang orbitrasi dan aksesnya menuju pasar sangat terbatas, akan berdampak pula pada panjangnya jalur distribusi yang pasti berdampak pada besaran biaya yang ditanggung, oleh karena itu perlu dipikirkan tambahan biaya tersebut apakah menjadi beban pemerintah atau masyarakat pengguna jika menjadi beban masyarakat maka subsidi menjadi salah arah dan salah formulasi” ungkap Yakobus di ruang kerjanya, Selasa (30/11). Minyak tanah disamping digunakan sebagai bahan bakar tetapi juga digunakan sebagai sumber penerang khususnya dibeberapa daerah terutama didaerah pedesaan yang selama ini belum teraliri listrik, lain hal dengan daerah yang telah teraliri listrik. Jika demikian maka perlu alternatif kebijakan lain yang perlu dipertimbangkan dalam rangka konversi minyak tanah ke elpiji sehingga tidak berdampak pada sulitnya masyarakat memperoleh bahan penerangan alternatif. “Sangat dimaklumi jika terjadi penolakan masyarakat terhadap rencana konversi ini, namun jika dijalankan dengan terintegrasi dengan penyiapan perangkat penunjang maka sangat memungkinkan kedepan konversi ini dilaksanakan tanpa merugikan pihak lain dalam hal ini khususnya masyarakat Kalbar pada umumnya dan Kabupaten Bengkayang khususnya,” terangnya. Egarius, Anggota DPRD Bengkayang mengatakan, sangat tidak setuju adanya program dari pemerintah pusat tentang koversi minyak tanah ke elpiji tiga kilogram masuk ke Bumi Sebalo. Penolakan ini sangat beralasan apabila berbicara kenyataan di lapangan. “Akses jalan yang masih belum memadai menjadi alasan utama, jalan dari ibu kota Kecamatan Siding ke kecamatan lain saja masih jalan tikus. Apa lagi jalan antar desa,masih jalan cacing. Macam mana mau membawa elpiji tiga kilogram apabila tidak ada jalan darat yang dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat,” terang Egarius dari Dapil III ditemui Equator di ruang kerjanya, Selasa (30/11). Egarius yang merupakan asli dari Desa Sungkung Kecamatan Siding ini menjelaskan, pemerintah mau memberikan elpiji tiga kilogram, macam mana cara untuk membawa sampai ke pedalaman perbatasan. Jangan mau menyamakan Kalimantan dengan pulau Jawa yang sampai ke pedalaman sudah lancar akses daratnya. (cah)

Warga Sungkung Miliki KTP Malayisa

BENGKAYANG. 65 tahun Indonesia merdeka, dan 11 tahun sudah Bengkayang menjadi kabupaten. Namun, akses jalan yang ada di Kecamatan Siding masih amat sangat memperihatinkan. Karena akses ke Malaysia lebih baik di bandingkan ke kecamatan yang ada di Indoensia, banyak warga Sungkungbekerja di negeri jiran dan membuat KTP Malaysia untuk keamanan masuk dan keluar Malaysia. Egarius, Anggota DPRD Bengkayang mengatakan, apabila melihat hasil pembangunan antara jaman penjajahan Belanda dan saat ini setelah Indonesia merdeka, lebih enak masih di jajah oleh kolonial Belanda. “Saat Indonesia masih di jajah Belanda, telah dibangun jalan padat karya oleh Belanda walaupun dalam pengerjaannya dengan sistem Rodi. Masyarakat Sungkung merasa, setelah Indoensia merdeka tidak pernah diperhatikan,” ungkap legislator Demokrat dari dapil III ini, Jumat (26/11). Egarius menjelaskan, masyarakat Kecamatan Siding merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Sampai saat ini, belum terealisisi untuk membuat jalan di daerah perbatasan. Akses jalan lebih baik menuju Malaysia dibandingkan ke kecamatan lain yang ada di Bengkayang. “Hampir 50 persen warga Sungkung memiliki KTP ganda yakni dari Indonesia dan Malaysia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan mereka untukmasuk ke negara jiran saat mencari nafkah di sana dengan aman dan tidak tertangkap,” bebernya. Banyak masyarakat Sungkung bekerja di Malaysia, segala barang kebutuhan seperti sembilan bahan pokok pun banyak berasal dari negeri jiran. Untuk menjual hasil pertanian pun kebanyakan masyarakat Sungkung lebih memilih ke Malaysia dan Kabupaten Sanggau Kapuas dibandingkan ke Kabupaten Bengkayang. Alasan akses jalan tidak ada menjadi faktor utamanya. Parahnya, warga di Sungkung pada khususnya dan Kecamatan Siding umumnya yang tidak bersekolah masih banyak tidak tahu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mereka lebih hafal untuk menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Yang hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya hanya yang telah bersekolah saja. ironisnya, nama pemimpin seperti Bupati, Gubernur sampai ke Presiden aja mereka tidak tahu. Masyarakat disana lebih mengenal ringgit dibandingkan rupiah. Latar belakang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah merupakan faktor utama mereka begitu. (cah)

Penghuni Rutan Kelas IIB Bengkayang Kembali Lepas

BENGKAYANG. Untuk yang kedua kalinya, Penghuni Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bengkayang di Kecamatan Lumar kembali lepas. Jika kasus yang pertama lalu, yakni Agustus 2009 dua orang yang kabur berhasil ditangkap, untuk yang kali ini, dua orang yang melarikan diri tersebut masih dalam pencarian pihak kepolisian. Aiptu Sarjono, Kapolsek (Kepala Polisi Sektor) Lumar mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Rutan Kelas IIB Bengkayang pada, Senin (26/7) mengenai adanya Napi yang melarikan diri. “Laporan terkait pihak Rutan memohon bantuan (Kepolisian) agar dapat menangkap kembali kedua Napi yang melarikan diri tersebut. Adapun kedua napi yang dimaksud, masing-masing Sanju Raju alias Maju dengan nomor Registrasi B.18/2009 dan Aliasus alias Elias dengan nomor registrasi B.17/2010,” beber Sarjono diruang kerjanya, Rabu (28/7). Sarjono melanjutkan, dimana keduanya ditahan atas pelanggaran Pasal 363 KUHP karena terkait Pencurian dengan masa tahanan sama dua tahun. Masih berdasarkan laporan tersebut, Sarjono menyebutkan bahwa Sanju sebenarnya tinggal menjalani masa tahanan hingga 24 Agustus 2012 sedangkan Aliasus hingga 18 Januari 2012. Guna merespon laporan dari Rutan itu, Sarjono menerangkan bila saat ini anggotanya telah disiagakan untuk melakukan penyelidikan dan olah TKP. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan empat Kapolsek, yakni Polsek Kota, Ledo, Sanggau Ledo dan Seluas. Koordinasi dengan empat Polsek ini, dikatakannya karena asal dari 2 Napi yang melarikan diri tersebut berasal dari Dusun Pejambi, Kecamatan Seluas. Dimana jalur menuju kecamatan tersebut terlebih dahulu melintasi wilayah kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, sementara Polsek Kota itu karena dikhawatirkan Napi melarikan diri kearah Kota. “Mengenai kronologis kaburnya 2 orang Napi itu, silahkan Tanya kepada Kepala Rutan, karena dia yang lebih tahu dan juga bukan kewenangan kami,” tandasnya. Namun hingga berita ini diturunkan, kronologis kaburnya Napi dari tahanan belum dapat dikonfirmasi dengan pasti karena sulitnya menemui Kepala Rutan Kelas IIB Bengkayang, Sukaji. Dimana ketika didatangi langsung ke Rutan maupun dirumah dinas, Kepala Rutan tidak berada ditempat, menurut petugas yang piket, keberadaannya sejak siang tidak diketahui. Beberapa pencari berita yang mencoba menghubungi kemudian meminta nomor kontak Kepala Rutan tersebut. Setelah diperoleh dan dihubungi serta melalui pesan singkat, masih juga belum ada tanggapan ataupun respon dari yang bersangkutan. Terpisah, Sigit salah satu warga Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang mengungkapkan, Mungkin Kepala Rutan itu takut diketahui atasannya kali, makanya dia tidak mau ditemui wartawan Menurutnya, pihak Rutan Kelas IIB Bengkayang seharusnya dapat mengambil pelajaran dari kejadian pertama pada tahun 2009 lalu, sehingga menutup kemungkinan peluang napi yang lain untuk kabur kembali seperti yang terjadi kali ini. “Penataan Rutan yang lebih ketat, termasuk penambahan personil merupakan hal penting yang harus diperhatikan pihak Rutan agar tidak memberikan sedikit ruang bagi Napi yang berniat kabur. Dengan adanya kejadian yang kedua kali ini, hal ini setidaknya akan mencoreng kualitas pengamanan Rutan,” jelas Sigit yang ikut awak Koran ini datang ke Rutan. Saat awak Koran ini menanyakan hal ini kepada Kades Tiga Berkat, Kalan dimana Rutan tersebut masih wilayah kerjanya.”Saya tidak tahu ada Napi yang lepas, dikarenakan pihak terkait tidak memberitahu hal ini kepadanya selaku Kades,” tegas Kalan diruang kerjanya, kemarin. Hal senada juga diungkapkan oleh Sekcam Lumar, Jarqoni BA bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa Napi tersebut kabur dan dengan raut muka seakan tidak percaya bahwa untuk kedua kalinya Napi di Rutan Bumi Sebalo tersebut kembali lepas. Salah satu warga Dusun Lumar Desa Tiga Berkat berharap pihak terkait segera menangkap Napi yang lepas tersebut. Hal ini dipandang perlu dikarenakan dari segi keamanan. “Masyarakat disini pada resah mendengar ada Napi yang kabur. Dan penduduk sekitar selalu dihantui rasa was-was takut harta benda akan di curi oleh kedua buronan tersebut,” ungkap Pitung dikediamannya, kemarin.(cah)

KPU dan Pemda Bengkayang Singkronisasi Data Pemilih Eddy: Database Pemilukada Bengkayang 2010 dapat terpelihara BENGKAYANG. Untuk singkronisasi data pemilih, KPU mengundang Kepala BPS, Kakan Kesbangpol-linmas, Kadisdukcapil, serta camat-se Kabupaten Bengkayang. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Lala Golden pukul 09.00. kegiatan ini dengan harapan database Pemilukada Bengkayang lalu dapat terpelihara. Bengkayang. Ketua KPU Bengkayang, Eddy A SH mengatakan, besok (hari ini, Red) akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah terkait mengenai singkronisasi data pemilih dan proses rekrutmen penyelenggaraan pemilu yang bersifat adhoc di tingkat kecamatan dan desa. “Penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada) dari Pemda kepada KPU, yang dilaksanakan 7 Januari lalu. DP4 diserahkan langsung oleh Bupati Bengkayang Drs Jacobus Luna MSi kepada kami. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan ini dengan harapan database Pemilukada Bengkayang lalu dapat terpelihara,” harap Eddy diruang kerjanya, Senin (29/11). Eddy menjelaskan, soal rekrutmen di tingkat kecamatan dan desa, perlu kerjasama dengan pihak kecamatan. Dalam KPU, diadakan proses penyeleksian dengan tes tertulis untuk menyaring masyarakat yang ingin menjadi PPK dan PPS yang selama ini dipusatkan di ibu kota kabupaten. Bagi KPU Bengkayang bermasalah dengan metode ini, tetapi bukan selama ini tidak baik. Karena KPU Bumi Sebalo tidak memiliki tempat dan perangkat di kecamatan. Selama ini, pihak KPU meminta bantuan kepada camat untuk mengumumkan dan menerima pendaftaran. Oleh karena itu, kerjasama dengan pemerintah terutama para camat sangat di butuhkan untuk kedepannya. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang wilayahnya luas dan ada beberapa kecamatan yang jauh jarak tempuhnya menuju ibu kota kabupaten. Kasihan dengan orang-orang yang ingin masuk dalam penyelenggaraan pemilu apabila metode ini masih dipakai, sementara masa kerjanya ad hoc. Salah satu kecamatan yang jauh ialah Siding, membutuhkan waktu yang lama untuk datang ke Bengkayang. Apabila tes tertulis dilakukan di kecamatan, orang-orang yang ingin bergabung menjadi penyelenggara pemilu tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk datang ke ibu kota kabupaten dan efisiensi waktu. Perlu diketahui, Pemilukada Bengkayang 2010 lalu, dalam tahap penerimaan calon PPK dan PPS dianggarkan untuk di kecamatan, tetapi sangat minim. Sedangkan untuk APBN, tidak pernah sama sekali dianggarkan untuk di kecamatan dalam hal ini. “Untuk Pemilu mendatang, pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat dapat menganggarkan biaya penerimaan dan pendaftaran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Dan ini sebagai bahan pemikiran kita bersama untuk kedepannya apabila ingin penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan desa semakin lebih baik dari pemilu sebelumnya baik,” sarannya. Ditambahkan Ir Martinus Khiu Devisi Hubungan Antar Lembaga KPU Bengkayang, ia menerangkan, berdasarkan Peraturan KPU No. 62 Tahun 2009 Bab III Pasal 6 menyebutkan, kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, meliputi pemutakhiran data dan daftar pemilih. Penerimaan daftar pemilih Pilkada dari pemda. Sedangkan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 470/4529/SJ di Jakarta. Tanggal 16 desember 2009 kepada gubenur dan bupati. Perihal, petunjuk penyiapan data kependudukan untuk mendukung Pilkada 2010. Bab III, mekanisme penyerahan data kependudukan. Rapat koordinasi antara pemprov dan atau pemkab dengan KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/kota. Pada Bab IV, Penanggungjawab penyiapan data kependudukan. Bupati bertanggungjawab melaksanakan percepatan pemutakhiran database kependudukan. Dan penyiapan DP4 melalui Dispencapil kabupaten/kota. “Keputusan KPU Bengkayang, sudah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2009 mengenai DPS (Daftar Pemilih Sementara). KPU telah menbandingkan terlebih dahulu DP4 dengan DPT Pilres 2009. Kemudian, kita koordinasi dengan pemda karena DP4 tersebut sebagai DPS Pemilukada Bengkayang 2010,” terangnya. (cah)

Eddy: Database Pemilukada Bengkayang 2010 dapat terpelihara BENGKAYANG. Untuk singkronisasi data pemilih, KPU mengundang Kepala BPS, Kakan Kesbangpol-linmas, Kadisdukcapil, serta camat-se Kabupaten Bengkayang. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Lala Golden pukul 09.00. kegiatan ini dengan harapan database Pemilukada Bengkayang lalu dapat terpelihara. Bengkayang. Ketua KPU Bengkayang, Eddy A SH mengatakan, besok (hari ini, Red) akan melakukan rapat koordinasi dengan instansi pemerintah terkait mengenai singkronisasi data pemilih dan proses rekrutmen penyelenggaraan pemilu yang bersifat adhoc di tingkat kecamatan dan desa. “Penyerahan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada) dari Pemda kepada KPU, yang dilaksanakan 7 Januari lalu. DP4 diserahkan langsung oleh Bupati Bengkayang Drs Jacobus Luna MSi kepada kami. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan ini dengan harapan database Pemilukada Bengkayang lalu dapat terpelihara,” harap Eddy diruang kerjanya, Senin (29/11). Eddy menjelaskan, soal rekrutmen di tingkat kecamatan dan desa, perlu kerjasama dengan pihak kecamatan. Dalam KPU, diadakan proses penyeleksian dengan tes tertulis untuk menyaring masyarakat yang ingin menjadi PPK dan PPS yang selama ini dipusatkan di ibu kota kabupaten. Bagi KPU Bengkayang bermasalah dengan metode ini, tetapi bukan selama ini tidak baik. Karena KPU Bumi Sebalo tidak memiliki tempat dan perangkat di kecamatan. Selama ini, pihak KPU meminta bantuan kepada camat untuk mengumumkan dan menerima pendaftaran. Oleh karena itu, kerjasama dengan pemerintah terutama para camat sangat di butuhkan untuk kedepannya. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang wilayahnya luas dan ada beberapa kecamatan yang jauh jarak tempuhnya menuju ibu kota kabupaten. Kasihan dengan orang-orang yang ingin masuk dalam penyelenggaraan pemilu apabila metode ini masih dipakai, sementara masa kerjanya ad hoc. Salah satu kecamatan yang jauh ialah Siding, membutuhkan waktu yang lama untuk datang ke Bengkayang. Apabila tes tertulis dilakukan di kecamatan, orang-orang yang ingin bergabung menjadi penyelenggara pemilu tidak mengeluarkan uang yang banyak untuk datang ke ibu kota kabupaten dan efisiensi waktu. Perlu diketahui, Pemilukada Bengkayang 2010 lalu, dalam tahap penerimaan calon PPK dan PPS dianggarkan untuk di kecamatan, tetapi sangat minim. Sedangkan untuk APBN, tidak pernah sama sekali dianggarkan untuk di kecamatan dalam hal ini. “Untuk Pemilu mendatang, pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat dapat menganggarkan biaya penerimaan dan pendaftaran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Dan ini sebagai bahan pemikiran kita bersama untuk kedepannya apabila ingin penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dan desa semakin lebih baik dari pemilu sebelumnya baik,” sarannya. Ditambahkan Ir Martinus Khiu Devisi Hubungan Antar Lembaga KPU Bengkayang, ia menerangkan, berdasarkan Peraturan KPU No. 62 Tahun 2009 Bab III Pasal 6 menyebutkan, kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, meliputi pemutakhiran data dan daftar pemilih. Penerimaan daftar pemilih Pilkada dari pemda. Sedangkan berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 470/4529/SJ di Jakarta. Tanggal 16 desember 2009 kepada gubenur dan bupati. Perihal, petunjuk penyiapan data kependudukan untuk mendukung Pilkada 2010. Bab III, mekanisme penyerahan data kependudukan. Rapat koordinasi antara pemprov dan atau pemkab dengan KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/kota. Pada Bab IV, Penanggungjawab penyiapan data kependudukan. Bupati bertanggungjawab melaksanakan percepatan pemutakhiran database kependudukan. Dan penyiapan DP4 melalui Dispencapil kabupaten/kota. “Keputusan KPU Bengkayang, sudah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2009 mengenai DPS (Daftar Pemilih Sementara). KPU telah menbandingkan terlebih dahulu DP4 dengan DPT Pilres 2009. Kemudian, kita koordinasi dengan pemda karena DP4 tersebut sebagai DPS Pemilukada Bengkayang 2010,” terangnya. (cah)

Muscab I Hanura, Stepanus Aty Terpilih Sebagai Ketua DPC Hanura Bengkayang

Oleh: Yopi Cahyono S Hut BENGKAYANG. Musyawarah Cabang I Partai Hanura Kabupaten Bengkayang pada tanggal 27 November 2010 dengan tema melalui Muscab I Partai Hanura Kabupaten Bnegklayang kita bangun organisasi yang solid berhati nurani dan merakyat di semua tingkatan demi terwujudnya kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat untuk memenangkan Pemilu 2014. Pimpinan sidang ialah Marsum SH dari DPD Kalbar, Sekretaris Sidang Geradus, dan anggopta Iwan, Budi, dan Patinus Ujik. Kegiatan berlangsung di Rumah Makan Lesehan Mandiri Bengkayang. Sebanyak 11 PAC hadir dalam Muscab I Hanura kali ini. Karena ketua PAC yang lain lolos CPNS. Saat Muscab, Stepans Aty SE MM terpilih kembalimenjadi Ketua DPC HAnura Kabupaten Bengkayang dengan di dampingi oleh Yakobus Sitoli sebagai Sekretaris dan Yahuda sebagai Bendahara. Baharuddin Nahris Ketua DPD Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) Kalimantan Barat mengatakan, kita harus tetap bersatu supaya Hanura semakin besar. Untuk membesarkan Partai Hanura, prasyarat untuk lebih besar uialah soliditas. Soliditas merupakan bagian dari komunikasi intensif. “Soliditas berfungsi untuk saling menetahui perkembangan Hanura untuk massa yang akan datang. Bagaikan duri dalam daging apabila tidak ada soliditas di dalam partai kita. Mari bagun solidaritas dengan syarat di dalamnya seiring dan seirama, jangan takut kehilangan kader. Karena kita akan dilirik oleh kader dari partai lain,” terang Nahris, Sabtu (27/11). Nahris melanjutkan, kepengurusan yang solid dan kompak mencerminkan seia dan sekata karena tantanganke depan sangat ketat. Mari kita jaga kekompakan, semuanya dapat di sesuaikan dengan komunikasi. Ingat, partai berkembang apabila seluruh kader yang ada kompak. Ia berharap, pada 2014 mendatang, seluruh daerah pemilihan yang ada di Kabupaten Bengkayang masing-masing mewakili minimal satu kadernya yang duduk di DPRD Bumi Sebalo. Bila perlu, satu fraksi sehingga Partai Hanura dapat menjadi Ketua legislative seperti di Maluku Utara, dimana semua kabupaten disana, Ketua DPRDnya dari Hanura. Minimal untuk 2014, dapat duduk menjadi wakil ketua di legislatif. “Mulai saat ini, atur strategi, benahi insfrastruktur untuk maju. Supaya dapat menjadi pemenang. Jangan hanya menjadi pengusung, tetapi jadilah pemain di Kabupaten Bengkayang. Untuk Pemilukada 2015 mendatang, usahakan ada calon bupati, bukan wakil bupati,” tegas Nahris. Oleh karena itu, saksi merupakan ujung tombakkita, cari orang-orang atau simpatisan yang militan untuk menjadi saksi di TPS, itu yang kita harapkan kelak. Ingat, pesan Ketua Umum Partai Hanura, Haji Wiranto, jangan gunakan cara parlemen jalanan yang menggunakan massa untuk demo. Tujuan utama adalah bagaimana caranya dapat masuk menjadi anggota legislative, baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Selaku kader, jangan minder dengan partai lainnya, dan jangan memikirkan Hanbura dari mana, tetapi dimana Hanura. Sebuah partai politik, diutamakan kerja dengan cerdas, bukan bekerja keras. Silakan kalian bersuara lantang untuk kepentingan rakyat. Kriting yang membangun mencerminkan bukti nyata kalian peka terhadap situasi dan kondisi di masyarakat Bumi Sebalo. “Dekati media massa dan sering mempublikasikan diri, karena Itu juga dapat menjadi laporan saya kepada pusat. Berpolitik sama juga dengan makan cabe. Target 2014 Hanura dapat lebih unggul lagi, karena partai lain banyak yang akan ditinggalkan oleh figurnya, bahkan ada yang tersangkut kasus Gayus Tambunan,” sarannya. Tempat sama, Stepanus Aty SE MM, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bengkayang 2010-2015 menambahkan, kita harus bersatu, berjabat tangan dan bahu membahu untuk tetap eksis di kancah politik di Indoensia umumnya dan khususnya di Bumi Sebalo. Hanura memiliki kader terbaik saat ini, tetapi untuk 2015 mendatang, kita memiliki kader terbaik untuk maju mencalonkan diri menjadi pemain di Pemilukada Bengkayang. “Baru tiga tahun berdiri, Hanura di Bengkayang menelurkan tiga wakilnya duduk di parlemen saat pemilu legislative 2009 lalu. Satu orang yakni saya di DPRD Kalbar, duanya ialah Yakobus Sitolin dari Dapil I dan Geradus menjadi anggota legislative Bumi Sebalo dari Dapil III. Partai Hanura dan Partai Demokrat berkoalisi dan berhasil memenangkan pada Pemilukada Bengkayang 2010, ini merupakan prestasi yang sangat fantastis,” ungkap legislator Kalbar ini.

Kabupaten Bengkayang Miliki 3 Kecamatan Belum Merdeka

BENGKAYANG. Susahnya mobilitas menuju suatu daerah, membuat terhambat pembangunan di segala bidang. Mobilitas jalan yang kurang memadai merupakan factor utama penyebab lambannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman sehingga masih banyak warga Bumi Sebalo yang miskin karena tidak dapat menjual hasil pertaniannya. Bagi masyarakat Bumi Sebalo yang merasa terpanggil dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, dapat bergabung untuk menyuarakan gerakan kepedulian bersama Nasdem. Ir Martinus Khiu, Inisiator Pembentukan Pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) Nasional Demokrat di Kabupaten Bengkayang mengatakan, melihat kondisi NKRI saat ini baik dari aspek pemerintahan, maupun lainnya yang cenderung lamban untuk bertindak, terutama di Bumi Sebalo dimana masih banyak daerah yang belum tersentuh pembangunan. “Kabupaten Bengkayang memiliki Sumber Daya Alam melimpah sedangkan masyarakat masih banyak yang miskin. Melihat situasi tersebut, saya terasa tersentuh dan prihatin melihat situasi saat ini. Oleh karena itu, sebagai ormas, Nasdem ingin membangun politik solidaritas, menggerakkan ekonomi emansipatif dan partisipatif serta menumbuh-kembangkan budaya gotong royong,” jelas Khiu ditemui di kediamannya di Jalan Sanggau Ledo No. 5, Minggu (28/11). Khiu menjelaskan, kita harus menata kembali demokrasi melalui partisipasi rakyat dari tingkat lokal hingga terbentuknya solidaritas nasional baik itu melalui jalur partai politik maupun non-partai politik. Untuk mewujudkan itu semua, kita semua harus bersama-sama memantapkan reformasi birokrasi sebagai pelayan rakyat dan bukan alat kekuasaan. “Kabupaten Bengkayang memiliki tiga kecamatan yang masih belum merdeka yakni Suti Semarang, Siding dan Lembah Bawang. Ironisnya, hampir setiap kecamatan se-Kabupaten Bengkayang memiliki daerah terisolir. Susahnya mobilitas menuju suatu daerah, membuat terhambat pembangunan di segala bidang. Mobilitas jalan yang kurang memadai merupakan factor utama penyebab lambannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedalaman sehingga masih banyak warga Bumi Sebalo yang miskin karena tidak dapat menjual hasil pertaniannya,” ulasnya. Bagi masyarakat Bumi Sebalo yang merasa terpanggil dengan melihat situasi dan kondisi saat ini yang ada di Kabupaten Bengkayang, bahkan NKRI yang makin memperihatinkan ini, dapat bergabung untuk menyuarakan gerakan kepedulian bersama Nasdem. Organisasi ini bukan partai politik, tetapi hanya ormas, siapapun boleh menjadi anggota. Baik pekerjaannya PNS, TNI, Polri, Petani, Swasta, Nelayan, Pemulung, Buruh, maupun pengurus parpol. Untuk menjadi keanggotaan tidak terbatas, sesuai dengan ART Nasdem Pasal 1, setiap WNI yang telah mencapai usia 17 tahun atau sudah kawin yang menerima AD, ART, Program Umum, dan Peraturan Organisasi Nasdem serta bersedia untuk bergabung secara aktif, melaksanakan setiap keputusan organisasi, dapat mendaftar untuk menjadi anggota Nasdem. (cah)

Guru SD Daerah Terpencil Jarang Mengajar

BENGKAYANG. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 – 25 November 1945 di Surakarta. pada tanggal 25 November 1945 – seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, PGRI didirikan. Selama 65 tahun berdiri, masih saja banyak guru SD di daerah terpencil yang jarang masuk mengajar. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot SPd mengatakan, dengan memperingati HGN (Hari Guru Nasional), ada tiga hal penting yang dapat dipetik, yakni momentum yang tepat untuk merenungkan atau merefleksikan diri terhadap perjalanan dan langkah panjang yang selalu dilalui karena berkaitan dengan cita-cita awal yang mendorong lahirnya HGN. “Proses ketidakcermatan dalam rekrutment calon guru, proses penyiapan calon guru, jenjang pendidikan prajabatan hingga penempatan, pelatihan dalam jabatan dan proses supervisi kinerja guru merupakan siklus yang perlu dibenahi dengaan sungguh-sungguh secara berkelanjutan,” saran Gidot di temui diruang kerjanya, belum lama ini. Bersamaan dengan upaya reflektif tersebut, upaya untuk instropeksi terhadap perjalanan yang selama ini dilakukan yaitu instropeksi dalam konteks kekinian guna mempercepat peningkatan kualitas pendidikan. Terpisah, Harun SPd SD, Pengawas TKSD (Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar) UPT Ledo, Lumar dan Suti Semarang mengatakan, lulusan CPNS tahun 2009 formasi Guru SD diwilayah kerjanya banyak yang jarak masuk mengajar dengan berbagai alasan. “Jarak antara kediaman dengan sekolah yang ditugaskan yang relatif jauh, anak sering sakit-sakit sehingga tidak dapat masuk mengajar, dan banyak lagi alasan yang diutarakan oleh para guru baru supaya dapat direkomendasikan pindah ke tempat yang lebih dekat dengan kediamannya,” ungkap Harun ditemui di kediamannya, Dusun Mabak Kecamatan Lumar, belum lama ini. Harun menjelaskan, sebanyak satu TK dan 34 SD negeri yang saya awasinya. Bayangkan dengan luasnya wilayah ketiga kecamatan ini dan akses jalan yang relatif rusak menuju sekolah untuk diawasi membuat beban kerja yang sangat berat. Namun, demi tugas yang diemban, apapun akan dilakukan. Pengawas seperti saya 60 persen dilapangan dan 40 persen di kantor. Untuk membuat keputusan apakah para tenaga pendidik dan pengajar diwilayah kerjanya untuk pindah harus sesuai aturan yang berlaku. Minimal jangka waktu kerja pada penempatan pertama minimal 10 tahun baru dapat pindah. “Sudah dapat dana daerah terpencil dalam setahun dari pusat tetapi malas mengajar, itu sangat merugikan para murid. Seharusnya guru yang ditempatkan pada daerah tersebut sudah siap mental dan resiko,” saran mantan Guru SD Negeri 2 Sempayuk Kecamatan Lumar ini. Penempatan Guru SD Negeri dilingkungan kerjanya banyak kaum hawa, dan mereka ditempatkan di daerah terpencil. Ini juga salah satu faktor penyebab mengapa mereka meminta pindah. Seharusnya pihak kabupaten dalam hal ini BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Bengkayang membuat kebijakan dalam penempatan guru. “Banyak laporan dari masyarakat kepada saya dengan kinerja guru yang jarang masuk di daerah terpencil, baik melalui handphone maupun datang langsung ke kantor. Setelah saya turun langsung ke daerah yang dilaporkan warga dan ternyata terbukti, guru tersebut saya tegur dan memberi peringatan,” bebernya. Perlu diketahui, diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Pada 1932, PGHB diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata Indonesia ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia. Namun Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, PGI tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Melalui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 – seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan. (cah)