APBD Terbatas, Gidot Ingatkan SKPD Untuk Proaktif

BENGKAYANG. Anggaran daerah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Ditambah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang terbatas, Gidot mengingatkan kepada para SKPD untuk proaktif mengusahakan sumber pendanaan lain. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot SPd mengatakan, rancangan (Kebijakan Umum APBD) KUA dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemda kemudian menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS). “Rancangan PPAS disusun dengan terlebih dahulu menentukan skala prioritas untuk bidang urusan pemda, kemudian menentukan purutan program untuk masing-maisng urusan, dan selanjutnya menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program,” terang Gidot di ruang kerjanya, belum lama ini. Gidot menjelaskan, rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2011 ini, bagi kedua lembaga merupakan suatu catatan sejarah pemerintah tersendiri. Karena melrupakan pelaksanaan tahun pertama Bupati dan Wail Bupati Bnegkayang periode 2010-2015, sehingga program dan kegiatan yang dituangkan dalam KUA dan PPAS demi mencapai visi terwujudnya masyarakat Bumi Sebalo yang sejahtera, cerdas, sehat, beriman, demokratis, dan mandiri dalam keberagaman. Gidot mengajak seluruh pihak eksekutif dan legislatif untuk bersungguh-sungguh dan seksama membahas dokumen KUA dan PPAS, supaya dapat terjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung berdasarkan skala prioritas pembangunannya. Dalam KUA 2011, terdapat isu-isu dan masalah mendesak yang memerlukan penanganan melalaui berbagai upaya kongkrit, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, yang diarahkan bagi terciptanya stabilitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, pemda telah menetapkan target pencapaian kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas sesuai bidang urusan Pemkab yang telah diserahkan kepada daerah seperti 25 urusan wajib dan delapan urusan pilihan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yangluas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian, anggaran daerah harus benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. “Memperhatikan ketersediaan pendanaan dalam APBD yang sangat terbatas, para kepala SKPD untuk proaktif mengusahakan sumber pendanaan lain seperti dekonsentrasi tugas pembantuan, optimalisasi dan lain-lain melalui pemprov maupun pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbaunya. Terpisah, H Mariadi SE MM anggota Komisi C DPRD Bengkayang mengungkapkan, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot sangat progresif untuk memajukan kabupaten ini, dan agresif untuk meningkatkan PAD Bumi Sebalo. Selain itu, beliau juga fokus dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan Gidot tidak menganut sistem perencanaan yang tidak terputus dalam pembangunan tetapi berkelanjutan. Semua program wajib diketahui oleh masyarakat, karena program ini akan nyambung antara pemda dan warga apabila ada keterbukaan. “Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, harus ada fungsi kontrol dari LSM, masyarakat, Media Massa, ini yang harus diperkuat. Tidak terlepas dari itu, untuk mencapai apa yang diinginkan untuk membangun Kabupaten Bengkayang lebih baik dari saat ini, harus di ikuti oleh bawahannya untuk menterjemahkan apa yang menjadi agenda Bupati Bengkayang,”saran Legislator PAN dari Dapil III ini, kemarin. (cah)